Peristiwa

Aktivis Jaringan Kampus dan Ormas Jatim Tolak Amandemen UUD 1945

Surabaya (beritajatim.com) – Sejumlah tokoh Jawa Timur yang diinisiasi H Choirul Anam (Cak Anam) akan membentuk badan kebangsaan untuk mengawal pelaksanaan sidang MPR pada April 2020.

Karena pada sidang ini diprediksi akan ada pembahasan amandemen ulang Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

“Mau amendemen menyeluruh bagaimana? kembalikan dahulu ke UUD 45 yang asli baru kita bicara,” ungkap Cak Anam, Minggu (10/11/2019) di Gedung Astranawa Surabaya.

Ia menjelaskan, Undang-undang Dasar (UUD) 1945 sudah tidak asli lagi karena telah mengalami empat kali amandemen atau perubahan. Sementara anggota MPR sampai sekarang masih menganggap UUD 1945 yang telah empat kali diamendemen sebagai konstitusi yang ditetapkan pada 8 Agustus 1945.

Menurut Cak Anam, masyarakat harus tahu bahwa UUD 1945 yang berlaku sekarang adalah dokumen palsu yang telah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak empat kali.

“Konstitusi palsu ini terbukti tidak bisa mengatasi masalah-masalah yang belakangan timbul di Tanah Air. Masalah radikalisme, misalnya, mereka bicara ahistoris semua,” ucapnya.

Cak Anam mengungkapkan rekonsiliasi oleh aktivis jaringan kampus dan ormas di Surabaya ini nantinya akan membentuk Badan Kebangsaan Nasional. Selanjutnya melakukan Resolusi Jihad Kedua untuk mengawal Sidang MPR RI bulan Maret 2020.

“Kami menuntut mengembalikan UUD 1945 ke bentuk aslinya karena yang berlaku sekarang adalah palsu dan tidak dapat mengatasi masalah-masalah kebangsaan yang belakangan bermunculan,” katanya.

Selain mengawal pelaksanaan sidang MPR 2020 pihaknya akan melakukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat soal kondisi konstitusi di Indonesia. “Masyarakat harus disadarkan bahwa kita krisis konstitusi dan harus ada perjuangan untuk mengembalikan ke konatitusi sebenarnya yakni UUD 45 yang asli,” tegasnya.

Langkah ini selaras dengan yang dilakukan Dokter Zulkifli S. Ekomei yang menggugat MPR dan 17 lembaga tinggi negara lainnya termasuk Presiden RI.

Isi gugatan ini menuntut diberlakukannya UUD 1945 sebagaimana yang disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 dan terakhir diberlakukannya dekrit presiden 5 Juli 1959.

Gugatan ini telah didaftarkan ke PN Jakarta Pusat bernomor 592/PDT.GBTH.PLW/2019/PN.Jkt.Pst.(ifw/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar