Peristiwa

AJI Kediri Bareng Mahasiswa Nobar Film ‘Atas Nama Percaya’

AJI Kediri gelar nobar Film Dokumenter Atas Nama Peprcaya

Kediri (beritajatim.com) – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri bekerja sama dengan Perhimpunan Pers Mahasiswa (PPMI) Dewan Kota Kediri mengadakan nonton bareng dan diskusi film dokumenter ‘Atas Nama Percaya’ di Warkop Maspu Kulon, jalan Lingkar Maskumambang, Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

Film ini mengangkat kisah kelompok penghayat kepercayaan Perjalanan di Jawa Barat dan Marapu di Nusa Tenggara Timur. Kedua entitas tersebut mewakili ratusan kelompok penghayat yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Film berdurasi sekitar 40 menit itu bercerita tentang stigma, rentetan pasang surut pengakuan negara, serta penerimaan masyarakat pada kelompok penghayat.

“Film ini penting untuk memperkaya wawasan kita, sekaligus memperkuat rasa toleransi dan saling menghargai. Sebab, di wilayah Kediri juga banyak kelompok penghayat yang hingga kini masih eksis,” kata Aguk Fauzul, Ketua AJI Kediri.

Nobar dihadiri puluhan peserta dari berbagai kalangan. Misalnya, para mahasiswa dari organisasi ekstra kampus, pegiat seni, forum kampung bahasa Pare, hingga komunitas reptil. Mereka duduk bersama menyaksikan film garapan Dandhy Dwi Laksono yang dirilis pada 23 November 2019.

Usai pemutaran film dilanjutkan diskusi. Bertindak sebagai pemantik yaitu Rino Hayyu Setyo, anggota AJI Kediri, Dyah Ayu Septi Fauzi, manager Peneleh Research Training, dan Sunarno, dosen Prodi Psikologi Islam IAIN Kediri. Secara bergantian ketiganya menyampaikan materi dari sudut pandang di bidangnya masing-masing. Diskusi interaktif dengan puluhan peserta itu mengupas agama dan kepercayaan dari faktor definisi, kegiatan spiritual, diskriminasi, hingga menyentuh ke ranah pemangku kebijakan.

Di film itu dijelaskan, para penghayat salah satu di antaranya, Merapu di Nusa Tenggara Timur terpaksa berafiliasi ke salah satu agama yang diakui, agar bisa mengakses hak-haknya sebagai warga negara. Baru pada 2006, mereka diperbolehkan untuk mengosongkan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk. Namun, itu bukan berarti menyelesaikan masalah, penghayat tetap belum menjadi agama yang diakui negara.
“Untuk menuntaskan masalah ini, hal pertama yang perlu dilakukan adalah adanya dialog antara pemerintah, masyarakat, dan para penghayat,” ujar Sunarno. [nm/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar