Peristiwa

AJI Bojonegoro Dorong Partisipasi Kritis Masyarakat

Diskusi terbuka dalam refleksi hari kelahiran AJI ke 25 tahun

Bojonegoro (beritajatim.com) – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bojonegoro mendorong masyarakat dalam melakukan pengawasan program pembangunan pemerintah. Partisipasi publik dalam bentuk pengawasan ini merupakan hak bagi masyarakat dalam penggunaan anggaran publik.

Dorongan terhadap masyarakat untuk pengawasan kritis pembangunan, khususnya pengadaan barang dan jasa itu dilakukan dalam bentuk diskusi terbuka dalam refleksi hari kelahiran AJI yang ke 25 tahun di Kanoman, Rabu (21/8/2019) malam, bersama dengan Bojonegoro Institute (BI).

Sekretaris AJI Bojonegoro, Khorij Zaenal Asrori mengatakan, era saat ini dalam melakukan kerja-kerja jurnalistik harus menggunakan data dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. “Eranya sekarang jurnalisme teknologi, memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai penguatan data,” ujarnya.

Sehingga, kemajuan teknologi juga memudahkan kerja jurnalis, serta masyarakat dalam melakukan pengawasan. “Pemerintah sebagai lembaga yang dipercaya mengelola uang untuk pembangunan harus mendapat pengawasan dari semua kalangan, bukan hanya media,” ungkapnya.

Dengan pembukaan data ini, masyarakat harus lebih melek informasi. Apalagi, APBD 2018 Kabupaten Bojonegoro hanya terserap 22 persen dari total nilai APBD sebesar Rp 4,7 miliar. Seharusnya, penggunaan anggaran ini bisa dipantau mulai dari perencanaan hingga penggunaannya. “Kebebasan informasi ini juga sudah diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik,” jelasnya.

Untuk mempermudah dalam proses pengawasan program pembangunan pemerintah, Bojonegoro Institute (BI) mengembangkan sebuah situs web siipp.net untuk membuka data pengadaan barang dan jasa. Sebab, kata Direktur BI, Aw Syaiful Huda, 80 persen kasus korupsi yang ditangani KPK dari pengadaan barang dan jasa.

“Dengan adanya data ini sebenarnya kita ingin memantik kesadaran kritis masyarakat melakukan pengawasan proyek,” terangnya.

Salah seorang warga Desa Klampok, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Tohir mengatakan, seharusnya dengan keterbukaan data ini, masyarakat lebih respek terhadap hak-haknya. “Bagaimana masyarakat memanfaatkan data ini lebih respect terhadap pembangunan publik dalam bentuk pengawasan,” ungkapnya.

Sekadar diketahui, dalam refleksi hari kelahiran AJI ini mengundang beberapa perwakilan dari masyarakat sipil, mahasiswa, jurnalis, serta perwakilan NGO. [lus/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar