Peristiwa

Abaikan Larangan, Truk Masih Melintas di Jembatan Gajah Mada – Raya Jetis Mojokerto

Rambu larangan truk roda 6 atau lebih pukul 06.00-18.00 WIB melintas di Jembatan Gajah Mada. [Foto : Misti/beritajatim]

Mojokerto (beritajatim.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur memasang rambu-rambu peringatan larangan truk roda enam atau lebih melintas di Jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto – Jalan Raya Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto mulai pukul 06.00-18.00 WIB. Namun larangan tersebut ternyata diabaikan sejumlah sopir truk.

Salah satu pengendara roda dua, Ibnu (35) mengatakan, meski sudah ada rambu-rambu larangan melintas namun hampir setiap hari lalu lalangnya truk di Jembatan Gajah Mada – Jalan Raya Jetis masih terlihat. “Takutnya, kondisi jembatan nanti ambrol. Truk kan bawa muatannya banyak,” ungkapnya, Jumat (6/9/2019).

Masih kata warga Kota Mojokerto ini, konstruksi Jembatan Gajah Mada tak kuat menahan beban dikhawatirkan  akan ambrol. Sehingga ia pun berharap, ada tindakan penertiban dari dinas terkait kepada sopir truk yang mengabaikan rambu larangan tersebut.

“Harus ada penindakan tegas dari dinas terkait agar kendaraan kendaraan roda besar tidak melewati Jembatan Gajah Mada. Takutnya kontruksi tidak kuat, kalau dilewati truk muatan banyak bisa merusak bangunan jembatan. Ambrol,” katanya.

Sementara itu, Kasi Dalops UPT LLAJ Mojokerto Dishub Jatim, Yoyok Kristyo Wahono mengatakan, truk yang boleh melintas di Jalan Raya Jetis hanya memiliki berat tertentu. “Truk yang boleh melintas maksimal kapasitas berat muatannya adalah delapan ton,” ujarnya.

Adapun pelarangan melintasi mulai pukul 06.00 hingga 18.00 WIB pada jalan provinsi tersebut bertujuan untuk mengurangi kepadatan volume pada jalur itu. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Jetis adalah jalan provinsi. Artinya, segala kebutuhan jalan yang ada di jalan provinsi untuk jalan dikerjakan oleh Dinas PU Provinsi. Untuk pemasangan rambu keselamatan lalu lintas dikerjakan oleh Dishub Povinsi sehingga jika ada masalah, akan dibawa dalam forum lalu lintas yang akan melibatkan dinas terkait,” tegasnya.

Yoyok menjelaskan, Dishub tugasnya memasang rambu rambu lalu lintas, marka dan lain sebagainya sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas. Namun jika ada yang melanggar maka yang akan menindak kewenangan pihak kepolisian.

“Terkait konstruksi bangunan Jembatan Gajah Mada, tentunya Dinas PU telah menentukan kekuatan jembatan dengan beban kendaraan. Kalau kendaraan yang melewati jembatan itu 8 ton misalnya, maka Dinas PU membuat jembatan yang melebihi muatan beban kendaraan,” pungkasnya. [tin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar