Peristiwa

Menara Telekomunikasi di Ngrupit Ponorogo Terancam Dibongkar

Meski sudah tegak berdiri, menara telekomunikasi di Desa Ngrupit ternyata belum mengantongi izin. (Foto/Endra Dwiono)

Ponorogo (beritajatim.com) – Menara telekomunikasi di Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan yang diprotes warga itu berpotensi untuk di bongkar. Sebab, meski sudah tegak berdiri, ternyata pengembang tak berizin. Kepastian tidak keluarnya izin itu, karena pengajuan site plan-nya tidak sesuai dengan tata ruang.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Sapto Djatmiko mengungkapkan pengajuan site plan dari pengembang sudah disidangkan. Dan disimpulkan bahwa titik tersebut tidak sesuai dengan tata ruang.

“Kami sudah surati pengembang terkait tidak diterbitkan izin tersebut. Pengembang diperbolehkan mengajukan izin site plan baru di titik lain,” kata Sapto, Rabu (28/10/2020).

Karena sudah dinyatakan tidak memenuhi izin, pengembang wajib melakukan pembongkaran. Penanganan menara telekomunikasi di Desa Ngrupit saat ini sudah masuk ranah satpol PP. Sapto menyebut tentu Satpol PP akan melakukan penindakan sesuai prosedur. Mulai dari teguran, jika tidak dibongkar sendiri, tentu akan ada tindakan tegas dari Satpol PP.

Sapto menerangkan jika pengajuan menara telekomunikasi harus memenuhi dua perizinan. Pertama, yakni izin site plan. Pengembang mengajukan titik pembangunan berdasar citra satelit mereka.

Titik pembangunan itu kemudian dibahas oleh tim tata ruang daerah yang terdiri dari perwakilan dari DPMPTSP, DPUPKP, DLH dan Satpol PP. Jika hasil pembahasan itu sesuai tata ruang, maka izin site plan diterbitkan. Kemudian pengembang mengajukan izin upaya pengelolaan/pemantauan lingkungan hidup (UKL/UPL).

“Jika dua perizinan itu terpenuhi, maka kami bisa menerbitkan izin melalui online single submission (OSS). Selain itu pengembang juga harus menangani dampak sosial di masyarakat sekitar pembangunan menara,” pungkasnya. [end/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar