Peristiwa

Kisah Mohammad Hatta (1)

150 Pertanyaan untuk Kader Partai dari Hatta

Bung Hatta (foto/wikipedia)

Jember (beritajatim.com) – Mohammad Hatta dilahirkan di Bukittingi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Dari dia, kita belajar, pedagogi massa lebih baik daripada agitasi. Hatta adalah kebalikan sempurna dari Soekarno. Ibarat dua sisi mata uang, Sukarno adalah seorang agitator ulung. Sementara Hatta seorang pendidik yang ulet.

Ini ditunjukkan Hatta saat memimpin Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI-Pendidikan bersama Sjahrir. Risalah Hatta berjudul Kearah Indonesia Merdeka menjadi manifesto pergerakan.

Dia menyusun daftar 150 pertanyaan kepada para kader PNI-Pendidikan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman terhadap manifesto tersebut. Pertanyaan tersebut mencakup aspek politik praktis dan teori-teori politik maupun ekonomi. Jawaban-jawaban pertanyaan tersebut menunjukkan sikap politik Hatta.

“Jawaban-jawaban mengandung suatu doktrin yang jelas walaupun sederhana: bahwa kekuasaan didistribusikan menurut distribusi kekuasaan ekonomi dalam suatu masyarakat, bahwa kebebasan politik tanpa persamaan di bidang ekonomi sangatlah terbatas, dan bahwa kemerdekaan Indonesia baru merupakan realita jika disertai perubahan ekonomi,” tulis sejarawan J.D. Legge.

Hatta mengkritik Partai Nasional Indonesia yang dipimpin Sukarno, yang baru berhasil menggalang massa, namun belum berhasil mencetak kader. Menurut penulis buku biografi Hatta, Deliar Noer, Hatta berpandangan pendidikan politik harus dilakukan melalui surat kabar maupun pertemuan bersifat kursus. Hatta berpendapat, perlu ada kaderisasi bagi pemimpin lapis kedua dan ketiga dan seterusnya, karena lapis pertama mendapat pengawasan ketat Belanda.

Baca Juga:

    Hatta adalah lapis pertama itu. Dia mencanangkan sikap nonkoperatif dengan Belanda. Sikap ini membuatnya berurusan dengan hukum. Maret 1928, saat berhadapan dengan pengadilan di Den Haag, Hatta menuliskan pledoi berjudul Indonesia Merdeka (Indonesia Vrij). Pledoi itu pada akhirnya tak pernah dibacakan, dan hakim menjatuhkan vonis bebas kepadanya.

    Pledoi tersebut menjadi bahan diskusi kelompok-kelompok pergerakan di tanah air. “Hanya satu Indonesia yang mengesampingkan perbedaan antarkelompok yang dapat mematahkan kekuatan penjajah,” demikian Hatta merisalahkan makna nasionalisme.

    Namun sikap nonkoperatif Hatta bukan sikap kepala batu. Hatta memandang perlunya fleksibilitas taktik politik dalam berjuang. Ia bisa berkompromi, jika ada orang Indonesia yang masuk parlemen Belanda. Baginya perjuangan politik kemerdekaan Indonesia harus dilakukan di semua jalan.

    Hatta hanya menolak sikap yang lembek. Kompromi berbeda dengan sikap menyerah atau lembek. Kompromi didasarkan pada posisi setara dengan lawan. Sementara sikap menyerah bertolak dari sikap di bawah hegemoni lawan.

    Tak heran, jika Hatta mengecam Sukarno yang menyurati pemerintah Belanda dan menyatakan penyesalan, setelah ditangkap untuk kedua kalinya. Berbeda dengan kawannya itu, Hatta tak mau meminta maaf kepada Belanda, dan akhirnya dibuang ke Digul bersama Sjahrir.

    Digul adalah neraka di mata orang Belanda. “Di mana-mana genangan air. Tak dapat disangkal, tempat ini merupakan neraka,” tulis Van Blankenstein, wartawan Belanda. Takashi Shiraishi, Indonesianis asal Jepang, menyebut: di Digul, mental tahanan politik bisa hancur karena putus asa berada dalam kebosanan tak berkesudahan. Di Digul, Hatta tetap bersikap nonkoperatif dan tak mau bekerja pada proyek pemerintah Belanda untuk mendapat tambahan uang. [wir/suf]





    Apa Reaksi Anda?

    Komentar