Pendidikan & Kesehatan

Zonasi PPDB Tidak Adil dan Gagal Lihat Disparitas Pendidikan Daerah

Nurul Ghufron (dokumen pribadi)

Jember (beritajatim.com) – Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nurul Ghufron mengatakan, sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tidak melihat realitas disparitas di daerah.

“Tujuan dari sistem zonasi, menurut Mendikbud, di antaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru,” kata Ghufron, Minggu (23/6/2019).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga meyakini sistem zonasi dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen. Ini juga membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana prasarana sekolah, maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Namun kegagalan melihat realita disparitas antardaerah justru memunculkan persoalan. “Pertama, menimbulkan ketidakadilan bagi siswa. Ada pameo baru ‘orang desa tak boleh bersekolah di sekolah Bagus,” kata Ghufron.

Mengapa? Ghufron mengingatkan, sejak zaman Orde Baru, sekolah-sekolah favorit bertumpu bukan hanya di satu kecamatan tertentu, tapi juga bahkan di satu desa tertentu. Hal ini akan berakibat tidak imbangnya atau tidak adilnya akses siswa kepada sekolah-sekolah tertentu berdasarkan daerahnya. Zonasi memperbarui ketidakadilan dengan membatasi akses pendidikan berdasarkan zona.

“Zonasi ini basisnya apa? Apakah desa, kecamatan, atau kabupaten kota? Karena sebaran sekolah yang beragam, adakalanya warga sebuah kabupaten atau kota tertentu lebih dekat dengan lokasi sekolah kabupaten lain. Kalau berdasarkan zona kabupaten, ia harus dipaksa untuk tunduk pada zona lokasi sekolahnya, maka bisa menghambat. Apalagi kalau antarprovinsi yang ternyata jarak rumahnya malah jauh dengan sekolah di mana provinsi tersebut menetapkan zonanya,” kata Ghufron.

“Ini bukan saja tidak memberikan keadilan, namun sebaliknya menyulitkan akses warga kepasa sekolah, yang bisa menghambat program pendidikan bangsa secara lebih mendasar,” kata Ghufron.

Disparitas yang lain adalah fakta belum meratanya fasilitas dan sarana prasaran antarsekolah. Menurut Ghufron, hingga saat ini adanya sekolah-sekolah favorit dikarenakan adanya dukungan sarana prasarana dan sumber daya manusia yang beragam. Selama pemerataan sumber daya manusia dan sarana prasarana masih ada kesenjangan, maka akses pendidikan berdasarkan zona hanya akan menimbulkan ketidakadilan.

“Tanggungjawab memberikan keadilan pendidikan bukan dengan memaksa dan membatasi siswa ke sekolah tertentu, termasuk berdasarkan zona wilayah. Tapi dengan menjamin kesetaraan SDM dan sarana prasarana sekolah,” kata Ghufron.

“Negara ini menjamin warganya untuk berpendidikan atah bersekolah. Jadi membatasi dalam zona tertentu merupakan pelanggaran konstitusional. Karena boleh jadi masyarakat enggan bersekolah karena sekolah yang harus dimasuki bukan sekolah harapannya. Faktanya siswa-siswa sudah terpola dan memiliki mimpi-mimpi untuk melanjutkan pada sekolah tertentu,” kata Ghufron. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar