Pendidikan & Kesehatan

Warga Tuntut Verifikasi KK dan SKD Siswa yang Lulus PPDB SMAN di Jember

Komunitas Orang Tua Peduli Pendidikan Anak beraksi di Komisi D DPRD Jember, Jawa Timur, Kamis (2/7/2020)

Jember (beritajatim.com) – Warga yang tergabung dalam Komunitas Orang Tua Peduli Pendidikan Anak menyerahkan surat tuntutan kepada Komisi D DPRD Jember, Jawa Timur, Kamis (2/7/2020). Mereka ingin parlemen menindaklanjuti dugaan penyimpangan dalam penerimaan peserta didik baru tingkat sekolah menengah atas.

Mereka meminta agar dugaan manipulasi KK dan surat keterangan domisili di wilayah Kecamatan Sumbersari ditindaklanjuti. Apabila tidak ditindaklajuti dengan serius, mereka khawatir akan menjadi preseden buruk gratifikasi yang dilakukan oleh oknum yang tidak tegak lurus pada masa akan datang. Kecamatan Sumbersari memang menjadi lokasi sejumlah sekolah menengah negeri.

Orang tua juga menuntut Dinas Pendidikan Jawa Timur di Jember agar memverifikasi faktual kartu keluarga (KK) dan atau surat keterangan domisili bagi siswa yang lolos PPDB SMA negeri. Ketiga, apabila terdapat unsur bukti yang mengarah pada manipulasi data kependudukan, orang tua meminta penyelesaian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Terakhir, orang tua meminta penegakan aturan norma jalur zonasi yang berdasarkan jarak dan keabsahan KK, bukan SKD, sesuai peraturan perundang-undangan kependudukan yang berlaku.

David mengatakan, zonasi dalam PPDB adalah untuk pemerataan pendidikan. “Bukannya yang jauh mendekat dan yang dekat dijauhkan. Modusnya, ketika anak bukan di radius sekolah yang dituju, maka (orang tua) minta surat keterangan domisili ke RT, RW, dan kelurahan. Dan surat keterangan domisili bisa mengalahkan kartu keluarga,” jelasnya.

“Kami menengarai manipulasi data domisili. Sebenarnya kami sudah punya bukti. Tapi apakah Badan Koordinator Wilayah (Dinas Pendidikan Jawa Timur) dan sekolah berani membuka akses untuk masuk? Kedua, akses ke RT, RW, dan kelurahan yang memberikan surat keterangan domisili harus dibuka, karena penting bagi kita untuk transparansi,” kata David.

David mendorong Komisi D agar bisa membuka akses yang dimaksud. “Data dibongkar, apa betul (domisili siswa) yang radiusnya 50 meter, 100 meter, memang benar-benar berdomisili di situ? Jangan-jangan itu pertokoan, jangan-jangan itu rumah makan, tempat kos, jangan-jangan itu bukan rumahnya sendiri,” katanya.

David mengatakan, anak-anak yang merasa yakin masuk sekolah sesuai zonasi, namun kemudian terlempar karena masalah SKD, akan terbebani secara psikologis. “Dia merasa malu, merasa di-bully teman-temannya,” katanya. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar