Pendidikan & Kesehatan

Warga Protes PPDB Sistem Zonasi di SMA Negeri 1 Bojonegoro

Bojonegoro (beritajatim.com) – Salah seorang warga Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro mendatangi Mapolres Bojonegoro. Kedatangan warga tersebut untuk mengadu adanya dugaan permainn zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bojonegoro.

“Hari ini kita terima laporan masyarakat,” ujar Kapolres Bojonegoro AKBP M Budi Hendrawan melalui Kasat Reskrim Polres Bojonegoro, AKP Iwan Hadi Poerwanto, Jumat (26/6/2020).

Laporan itu saat ini masih dipelajari oleh penyidik. Dalam laporan tersebut, masyarakat merasa dirugikan karena diindikasi banyak calon peserta didik yang melakukan pindah kepala keluarga (KK) yang lebih dekat dengan zona sekolah.

“Kami juga minta kepada orang tua calon siswa untuk konsultasi ke dinas terkait, seperti Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur dan ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan,” ujar Kapolres Bojonegoro AKBP M Budi Hendrawan.

Salah seorang pelapor yang enggan disebut namanya, asal Kelurahan Ledok Wetan mengatakan, dia menemukan adanya kejanggalan terkait dengan jarak domisili siswa dengan sekolah yang hanya 46 meter. Jarak tersebut paling dekat antara domisili siswa dengan sekolah.

Sedangkan setelah dilakukan tracking pada jarak tersebut tidak ada permukiman. Di sekeliling SMA Negeri 1 Bojonegoro dengan jarak 46 meter tersebut diketahui hanya perkantoran. Selain dari zonasi, dia juga mengaku adanya animo masyarakat yang pindah kepala keluarga (KK). “Ada beberapa sudah kenal, yang rumahnya jauh dari SMA Negeri 1 bisa masuk melalui zonasi, ternyata pindah KK,” ujarnya.

Sementara Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Bojonegoro dan Tuban Adi Prayitno mengatakan, proses verifikasi berkas pendaftar ini dilakukan oleh tim panitia PPDB Provinsi Jawa Timur. “Jadi sekolah hanya menerima secara online,” terangnya.

Sementara untuk mengetahui keabsahan data pihak sekolah baru akan melakukan proses verifikasi saat melakukan daftar ulang. Jika dalam proses verifikasi tersebut ditemukan data palsu maka bisa dikenaka sanksi secara administrasi kedinasan. “Sanksinya bisa diskualifikasi,” pungkasnya. [lus/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar