Pendidikan & Kesehatan

Wakil Ketua DPRD Jember: Mendikbud Penuh Kontroversi

Suasana pendaftaran siswa baru

Jember (beritajatim.com) – Keputusan menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menuai protes dan kontroversi. Ini kali kedua Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy membuat kebijakan yang bikin ribut banyak orang.

“Pak Muhadjir ini penuh kontroversi,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi, Selasa (18/6/2019). Sebelumnya, pada 2017, ribuan warga NU turun ke jalan memprotes kebijakan lima hari sekolah. Saat itu, warga NU khawatir kebijakan Muhadjir bisa mematikan madrasah diniyah (madin) dan pondok pesantren. Kebijakan itu pun akhirnya direvisi.

Kali ini Muhadjir membuat kebijakan zonasi yang merepotkan orang tua dan siswa. Dengan sistem zonasi, maka penerimaan murid baru disesuaikan dengan jarak tempat tinggal sang murid dengan sekolah tujuan. Hasil ujian nasional tak lagi berlaku.

Ayub mengatakan, sistem zonasi justru merugikan siswa yang tinggal di kawasan pelosok. “Sekolah-sekolah di Jember, daya tampungnya berapa? Misalkan di Silo, jarak antara Baban dengan SMP negeri itu berapa kilometer? Sudahlah, pasti akan ada siswa yang tercecer,” katanya.

Satu-satunya pilihan adalah bersekolah swasta. “Itu kalau punya uang. Padahal bersekolah di swasta berbeda dengan di negeri,” kata Ayub.

Ayub menduga latar belakang Muhadjir sebagai seorang pendidik di Muhammadiyah menjadi salah satu alasan zonasi. Muhadjir memandang kualitas sekolah swasta sudah setara dengan sekolah negeri, sebagaimana lembaga pendidikan di bawah naungan perserikatan itu.

“Memang (lembaga pendidikan) Muhammadiyah hebat. Mungkin dia melihatnya seperti itu: sekolah swasta seperti sekolah Muhammadiyah. Padahal sekolah swasta di daerah tidak seperti itu. Mungkin Pak Muhadjir melihat di Malang, Jogja, Jakarta. Kalau di Jakarta, semua sekolah bagus. Kalau di Jember? Anda lihat sendirilah,” katanya. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar