Pendidikan & Kesehatan

Wabup Sidoarjo Sosialisasi PSBB di Pasar Krian

Wakil Bupati Sidoarjo H Nur Ahmad Saifuddin bagi-bagi masker dan sosialisasi rencana pembatasan sosial berskala besar (PSBB), meliputi 14 kecamatan di Pasar Krian., Selasa (21/4/2020)

Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Bupati Sidoarjo H Nur Ahmad Saifuddin bagi-bagi masker dan sosialisasi rencana pembatasan sosial berskala besar (PSBB), meliputi 14 kecamatan di Pasar Krian.

Dalam kegiatan itu, seluruh pedagang dikena wajibkan memakai masker saat berjualan. Total ada 1,5 juta masker yang dibagikan Pemkab Sidoarjo kepada pedagang dan warga.

“Karena dalam waktu dekat jika sudah diberlakukan PSBB, maka pedagang yang tidak menggunakan maskerĀ  bisa disanksi dengan penutupan,” katanya Selasa (21/4/2020).

Ia juga menyampaikan tingkat penyebaran Covid-19 di Sidoarjo sudah tinggi, nilai Sidoarjo sudah 10,2 padahal nilai 8 saja sudah bisa diterapkan PSBB.

Maka jika diteruskan akan jadi malapetaka, maka tidak ada pilihan lain Sidoarjo akan diberlakukan PSBB dalam rangka memutus mata rantai penyebaran pandemic Covid-19.

Pemkab Sidoarjo akan menerapkan PSBB, semoga dengan menerapkan PSBB ini aktivitas masyarakat, kehidupan masyarakat dan kedisiplinan masyarakat akan bertambah baik.

“Jadi tidak ada kata lain kita harus menerapkan PSBB dalam rangka memutus penyebaran virus Covid-19,” harapnya menambahkan.

Jika PSBB sudah mulai dilaksanakan maka akan ada sanksi. Para pedagang yang tidak memakai masker maka bisa ditutup dagangannya. Dan warga yang beraktivitas keluar rumah diwajibkan memakai masker, jika tidak maka akan kena sanksi.

Adapun sanksi yang diterapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur dan Peraturan Bupati Sidoarjo yang sekarang masih dalam pembahasan.

“Nanti para pedagang di pasar akan kita ringankan biaya retribusi pasar, biasanya bayar retribusi maka akan kita atur bisa kita bebaskan atau kita potong 50 persen selama tiga bulan,” sebut Cak Nur.

Cak Nur juga minta kepada pabrik yang merumahkan karyawannya agar tetap membayar gajinya jika pabrik tersebut mampu. Jika ada pabrik yang tidak mampu membayar penuh maka bisa dilakukan musyarawah dengan karyawannya. (isa/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar