Pendidikan & Kesehatan

Verifikasi Siswa Lulus PPDB di Jember Diminta Tak Perlu Tunggu Covid Reda

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Cabang Jember dan Lumajang Mahrus Syamsul sedang berbincang-bincang dengan wali murid, usai rapat di DPRD Jember, Selasa (7/7/2020).

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, meminta agar jadwal verifikasi dokumen siswa yang lulus dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat sekolah menengah atas dipercepat. Siswa yang menggunakan dokumen tak sah, termasuk surat keterangan domisili (SKD) yang tak sesuai aturan, terancam dicoret.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jember Nurhasan mengatakan, ada pelanggaran dalam penggunaan surat keterangan domisili (SKD) dadakan yang tak sesuai ketentuan sebagai syarat ikut serta dalam PPDB zonasi. Ada temuan SKD yang janggal, di antaranya diterbitkan pada Juni 2020 untuk menerangkan bahwa seorang peserta PPDB sudah tinggal di sebuah lokasi yang dekat dengan sekolah tujuan sejak jangka waktu tertentu.

“SKD seharusnya diterbitkan minimal satu tahun, bukan menerangkan bahwa dia pernah tinggal di situ. Tiga SKD yang dikirim ke saya ini sudah tidak layak, karena diterbitkan pada bulan 2 Juni 2020, 11 Juni 2020, dan 9 November 2019,” kata Nurhasan.

SKD diterbitkan oleh kantor kelurahan. “Saya minta ini diverifikasi. Kita akan ramaikan. Kalau memang diterbitkan setahun lalu ya tidak apa-apa, karena sesuai aturan yang ada. Tapi ini diterbitkan baru bulan kemarin,” kata Nurhasan.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Cabang Jember dan Lumajang Mahrus Syamsul mengatakan, berdasarkan petunjuk teknis PPDB tahun ini, verifikasi akan dilakukan setelah berakhirnya masa pandemi Covid-19 di Jawa Timur. “Jika ditemukan pemalsuan dokumen, maka akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai peserta didik baru,” katanya.

Nurhasan menghendaki agar verifikasi tak perlu menanti berakhirnya pandemi Covid-19. “Ini sudah ada pelanggaran yang nyata-nyata di depan kita. Kami tetap minta Bu Khofifah untuk membatalkan peserta yang pakai surat domisili yang tidak sesuai dengan peraturan syarat-syarat PPDB tingkat SMA,” katanya.

Menanggapi itu, Mahrus akan menyurati Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur dan memohon agar verifikasi tidak menunggu pandemi Covid-19 berakhir sebagaimana dikehendaki DPRD Jember dan orang tua siswa. “Verifikasi pedomannya petunjuk teknis yang ada. Kalau di situ ada pemalsuan dokumen, contohnya SKD, maka akan dicabut haknya sebagai peserta didik baru,” katanya. Ia membenarkan jika ada perintah Kepala Dinas Pendidikan Jatim untuk memantau penggunaan SKD dalam PPDB.

Anggota Komisi A dan Komisi D DPRD Jember melakukan inspeksi ke SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, dan SMA Negeri 4 untuk mengecek penggunaan SKD untuk PPDB, Rabu (8/7/2020). “Kami memilih tiga SMA itu karena sekolah favorit yang jadi rebutan. Kami minta data murid yang diterima berdasarkan zonasi ke masing-masing sekolah. Nanti kami akan telusuri dan Jumat akan meminta data siswa yang diterima melalui jalur zonasi dengan persyaratan memakai SKD kepada Dinas Pendidikan Jatim Cabang Jember-Lumajang,” kata Nurhasan. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar