Pendidikan & Kesehatan

Vaksinasi di Kota Malang Tahap Awal Januari-Februari

Malang(beritajatim.com) – Pemerintah Kota Malang menyatakan siap melaksanakan vaksinasi tahap awal untuk para tenaga kesehatan di wilayah mereka. Target Pemkot Malang selama dua bulan, dalam rentan waktu Januari hingga Februari 2021.

“Pelaksanaan vaksin tahap awal direncanakan dilaksanakan dua bulan yakni Januari sampai Februari. Tahap awal untuk tenaga kesehatan,” kata Kabag Humas Pemkot Malang, Nur Widianto, Selasa, (5/1/2021).

Proses vaksinasi di Indonesia sendiri dilakukan secara simbolis pada 13 Januari mendatang oleh pemerintah pusat. Setelah itu sejumlah daerah menyusul pada 14 dan 15 Januari untuk simbolis. Mekanismenya, dibagi dalam empat tahapan vaksinasi. Tahap pertama tenaga kesehatan, tahap dua bagian pelayanan publik, ketiga masyarakat rentan dan ke empat masyarakat lainnya.

“Setelah secara nasional simbolis pada 13 Januari baru daerah menyusul diantara 14 hingga 15 Januari. Tahap satu itu tentu untuk tenaga kesehatan. Kedua itu adalah untuk mereka yang bertugas dilayanan publik. Ketiga adalah masyarakat yang rentan dan ke empat adalah masyarakat lainnya. Ada 4 tahapan nantinya,” ujar Juru Bicara Satgas Covid-19 Kota Malang, Husnul Muarif.

Husnul mengatakan, untuk jumlah dosis vaksin yang diterima oleh Kota Malang sampai saat ini belum pasti. Sampai saat ini masih diperbaruhi untuj memastikan tahap pertama yang menyasar tenaga kesehatan harus menjalani vaksinasi keseluruhan. Para tenaga kesehatan akan mendapat sms dari dari Kemenkes untuk proses vaksinasi.

“Jumlah vaksin masih berkembang terus, dinamis. Nanti pada tahap pertama petugas kesehatan itu pasti sudah akan mendapatkan sms dari Kemenkes yang berizin di BPJS. Nanti bagaimana teknis operasionalnya itu setelah vaksinasi simbolis selesai,” papar Husnul.

Husnul mengatakan, paling menjadi perhatian adalah antisipasi desak-desakan dan kerumunan saat vaksinasi dilakukan. Hal ini sepenuhnya diserahkan ke kepala daerah masing-masing agar hal-hal yang dikhawatirkan seperti kerumunan tidak terjadi.

“Diminta untuk mengantisipasi adanya berdesak-desakan untuk mendapatkan vaksin, rebutan. Sehingga kepala daerah harus bisa mengatur nantinya, jangan sampai terjadi kerumunan. Bagaimana pengaturannya, diserahkan sepenuhnya kepada daerah untuk supaya tidak terjadi kerumunan di masyarakat,” tandas Husnul. (Luc/kun)


Apa Reaksi Anda?

Komentar

beritajatim TV

Kiat Menulis Artikel Kesehatan Populer

Resep Nasi Aladin Khas Timur Tengah

Resep Sup Kikil, Gurih dan Empuk