Pendidikan & Kesehatan

UU Sisnas Iptek Dinilai Ancam Kebebasan Akademik

Jakarta (beritajatim.com) – Pasal dalam Undang-undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek) rawan dipolitisasi oleh pihak berwenang dengan alasan ‘keamanan nasional’, sehingga mengancam kebebasan akademik. UU tersebut mengatur bahwa peneliti dapat dijatuhi pidana jika melakukan penelitian yang ‘berbahaya’ tanpa izin dari pemerintah.

Koordinator Kaukus untuk Kebebasan Akademik Indonesia (KKAI) Dr Herlambang P. Wiratraman mengatakan, hal tersebut ditambah lagi dengan kebijakan dalam bentuk Keputusan Bersama 11 Menteri tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara.

Keputusan pemerintah tersebut berlebihan (excessive), tak memiliki dasar hukum yang tegas dalam memaknai radikalisme, pula berpotensi justru melahirkan kesewenang-wenangan, serta memperlihatkan negara kian menjauh dari prinsip Negara Hukum.

Itu sebab, Herlambang berpendapat, SKB tersebut berpotensi ancaman atas kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan bagi ASN yang bekerja di kampus, pula akan berpotensi bertentangan kebebasan akademik, sebagaimana diatur dalam Prinsip-Prinsip Surabaya untuk Kebebasan Akademik (2017).

“Perisitiwa-peristiwa diatas adalah refleksi, sesungguhnya menyisakan pekerjaan rumah dalam memperjuangkan kebebasan akademik dan rasa keadilan di Indonesia,” kata Herlambang melalui pernyataan tertulisnya, Selasa (31/12/2019).

Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga juga menilai, Pemerintah RI di masa Pemerintahan Joko Widodo, terutama di periode pertama, masih belum menunjukkan komitmen terbuka mendukung civitas akademika di kampus. Mereka yang sedang mendayagunakan daya kritis pemikiran dan tindakannya justru mendapati represi atau serangan balik, teror dan intimidasi yang berlebihan. Ditangkapnya Robertus Robert, yang dijadikan tersangka atas tindakannya mengutip dari sebuah lagu pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 adalah sebuah kemunduran besar yang terjadi pasca rezim otoritarian Orde Baru.

“Belum lagi instruksinya pada Menristekdikti untuk menghentikan massa aksi yang memprotes revisi UU KPK pada September 2019 lalu,” katanya.

Dia mengatakan, sekalipun kebebasan akademik belum diatur secara detil dalam sistem hukum Indonesia, namun pemerintah seharusnya bertindak melindungi setiap warga negara, termasuk para insan akademis, karena mereka memiliki ruang dan kebebasan bicara. Hal ini tegas dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945,  Pasal 22 ayat (3) UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 19 UU 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Serangan-serangan terhadap insan akademis yang seharusnya menempatkan kampus sebagai benteng kebebasan akademik, memperlihatkan cara-cara represif ala rezim otoritarian, membungkam kritisisme, melumpuhkan solidaritas suara publik melalui gugatan dan proses hukum yang intimidatif (SLAPP).

“Dan bila ini dibiarkan, maka bukan saja melanggar hak-hak asasi manusia, melainkan pula akan merobohkan sendi-sendi negara hukum demokratis,” tegasnya.

Ketua Pusat Studi Hukum HAM/HRLS dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Amira Paripurna, PhD menambahkan,bberbasis pada pengalaman 2019 ini, maka, pertama, upaya memajukan kebebasan akademik di tahun-tahun mendatang masih dirasakan tidak akan mudah, karena tantangan dari feodalisme kampus, tradisi kebebasan yang belum terlindungi, serta politisasi dalam kebijakan dan penegakan hukumnya. Kebijakan pemerintah pun sayangnya tidak memberi dukungan yang memadai untuk riset dasar, sehingga kampus sering melayani riset pesanan untuk menambah pemasukan.

Kedua, kekerasan, intimidasi, penggunaan instrumen hukum sebagai represi, penangkapan, dan pembungkaman kritik, masih jamak terjadi. Itu sebab, Prinsip-Prinsip Surabaya untuk Kebebasan Akademik (2017) yang telah di- endorse oleh komunitas akademik hak asasi manusia Asia Tenggara (SEAHRN/Southeast Asian Human Rights Studies Network) di Kota Kinabalu, Malaysia, Maret 2018 lalu, menjadi mendasar dan penting.

“Kampus diharapkan mentradisikan kuat kebebasan akademik berikut perlindungannya,” ujar Amira.

Ketiga, pihaknya juga mendorong Pemerintah beserta jajaran aparat penegak hukum tetap berpegang pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta menggunakan kerangka hukum yang ada untuk menangkal potensi ekstrimisme, terorisme, atau tindakan kriminal lainnya. Sekalipun demikian, pemerintah tidak boleh sekadar menggunakan instrumen hukum untuk menekan insan akademis, atau cara-cara politisasi penegakan hukum.

Selanjutnya, mendorong pihak-pihak yang memiliki otoritas, baik di pemerintahan, aparat penegakan hukum, termasuk manajemen pendidikan tinggi, bisa menghormati dan melindungi kebebasan akademik.

“Karena, tidak ada ilmuwan mampu mengembangkan proses saintifikasi secara baik, termasuk kampus berkompetisi secara luas di level dunia tanpa jaminan kebebasan akademik,” tegasnya. (hen/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar