Pendidikan & Kesehatan

UKDC Bersama BPOM Terus Dukung Pemanfaatan dan Pengembangan Fitofarmaka

Surabaya (beritajatim.com) – Badan Pengawas Obat dan Makanan hari ini, Sabtu (23/2/2019) bersama Universitas Kristen Darma Cendeka (UKDC) mengadakan Seminar Standarisasi Herbal Makanan dan Minuman Indonesia.

Bertempat di Aula Vidya Loka, UKDC, kegiatan ini menghadirkan dua pembicara dari BPOM yakni Drs. Reply Usia, Apt, M.Phil, Ph.D dan Ir. Tety Helfery Sihombing MP. Masing-masing pembicara memaparkan standarisasi makan dan minuman untuk generasi muda maupun dalam produk herbal.

Tepy Usia, selaku Direktur Standarisasi BPOM mengatakan bahwa masyarakat diizinkan untuk membuka kesempatan untuk seluas luasnya untuk mengembangkan herbal untuk dimanfaatkan. Menurutnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan herbal merupakan hal penting dalam kesehatan.

Saat ini pun produk herbal yang banyak diminati dan diproduksi oleh masyarakat adalah jamu. Ada lebih dari 9.000 produk jamu yang sudah terdaftar di BPOM. Untuk itu menurut Tepy, jamu merupakan produk paling memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai pengganti obat dengan syarat adanya peningkatan kualitas dan standarisasi.

“Meningkatkan standarisasi dan kualitas jamu agar lebih saintifik dan bisa digunakan dokter adalah tugas kami di BPOM. Saat ini ada jamu yang standarnya sudah lebih baik yakni OHT dan Fitofarmaka,” terang Tepy.

OHT adalah akronim dari Obat Herbal Terstandar, yang berarti sudah lolos uji pra-klinik menggunakan hewan. Saat inipun sudah ada 62 OHT yang terdaftar di seluruh Indonesia.

Sedangkan Fitofarmaka, adalah jenis makanan dan minuman herbal yang telah lolos uji pra-klinik hewan, uji klinik dan bahannya sudah distandarisasi atau bahannya telah terverifikasi aman dan berkualitas. Fitofarmaka ini pun bisa digunakan oleh dokter dan aman untuk kesehatan karena sudah setara dengan obat. Saat ini sudah ada 21 produk herbal yang terstandar Fitofarmaka.

BPOM pun terus mendorong pengembangan dan pemanfaat Fitofarmaka, salah satunya adalah Fitofarmaka bisa masuk ke BPJS dan JKN.

“Itu tujuan kita, tinggal kita bicarakan dan tunggu keputusan dari Menkes. Karena yang berwenang untuk itu kan Kemenkes. Karena masyarakat ingin terjamin obat yang bermutu, aman dan murah. Kalau obat murah itu berarti bahan bakunya murah dan berarti harus dari di Indonesia agar tidak menambah biaya impor. Lah di Indonesia itu 30.000 jenis tumbuhan obat, baru dimanfaatkan 300 jenis untuk jamu. Jadi Fitofarmaka akan kami dorong terus untuk jadi obat bukan hanya sekedar alternatif,” pungkasnya. [adg/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar