Pendidikan & Kesehatan

Turunkan Angka Stunting, Forkopimda Kabupaten Mojokerto Gelar Rakor

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati saat rakor Forkominda di ruang rapat asisten Pemkab Mojokerto. [Foto : ist]

Mojokerto (beritajatim.com) – Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkompimda) menggelar rapat koordinasi terkait stunting di Kabupaten Mojokerto. Rakor itu digelar sebagai upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Mojokerto.

Rapat digelar di ruang rapat asisten Pemkab Mojokerto dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko, Asisten I Sekda Kabupaten Mojokerto Didik Chusnul Yakin, Kapolres Mojokerto AKBP Apip Ginanjar, Kapolresta Mojokerto AKBP Wiwit Adisatria, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto Sarudi.

Dandim 0815 Mojokerto Letkol Inf M. Iqbal Prihanta Yudha, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh, serta Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto Dr. Ulum Rokhmat.

Sementara itu, salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Mojokerto melalui Dinkes Kabupaten Mojokerto dalam menurunkan angka stunting yaitu dengan menggalakkan minum tablet tambah darah (TTD) untuk remaja putri di Kabupaten Mojokerto.

Dinkes Kabupaten Mojokerto sudah melaksanakan secara 100 persen program minum TTD, dengan sasaran 48.816 remaja putri melalui 27 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Mojokerto. Hal tersebut dilakukan, karena anemia atau kekurangan darah pada calon ibu dapat menyebabkan calon ibu melahirkan bayi stunting.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menjelaskan, stunting saat ini menjadi perhatian dari pemerintah pusat, karena berhubungan dengan tingkat kecerdasan yang tidak bisa optimal pada balita, yang dapat berpengaruh terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Itu yang berbahaya, nah makanya kemudian kita dipantau dengan berbagai program dan aplikasi, dan selalu diranking untuk setiap tahunnya dengan dilakukan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), untuk melihat bagaimana perkembangan dari kasus stunting dan capaian program untuk pengendaliannya,” jelasnya, Senin (28/11/2022).

Orang nomor satu di lingkup Pemkab Mojokerto juga menilai, bahwa stunting itu tidak bersifat statis, karena setiap harinya ada bayi yang lahir dan yang sudah lulus dari balita. Sehingga programnya tidak cukup menemukan balita stunting kemudian diintervensi supaya berat badannya normal lagi dan pertumbuhannya lebih baik lagi.

“Tetapi juga bagaimana calon ibu dan ibu hamil ini, jangan sampai melahirkan bayi stunting. Serta, balita-balita yang tidak masuk kategori stunting, jangan sampai kemudian dia kurang gizi atau infeksi berulang,” ucapnya.

Selain itu, upaya dalam menurunkan angka stunting, Bupati juga menjelaskan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Mojokerto juga melaksanakan program penetapan kategori keluarga berisiko stunting.

“Program yang kita lakukan ini tidak hanya fokus pada balita-balita stunting, tetapi juga pada keluarga-keluarga berisiko stunting, garis besar seperti ini,” bebernya.

Kapolres Mojokerto, AKBP Apip Ginanjar mengharapkan untuk terus dilibatkan dalam menangani stunting di Kabupaten Mojokerto. Kapolres mencontohkan bisa bekerjasama dengan organisasi Bhayangkari dalam memberikan pelayanan-pelayanan terkait memberikan vitamin di Posyandu atau di Taman Kanak-kanak (TK).

“Jadi mungkin beberapa kegiatan kedepan, Ibu bisa mengajak kami semua, bisa kita lakukan dengan baik, dan dapat menjadi suatu langkah-langkah ikhtiar kita,” ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua PN Mojokerto, Sarudi. Di PN juga memiliki organisasi Dharmayukti Karini dan di TNI memiliki Persit (Persatuan istri TNI) yang dapat menyampaikan program-program tersebut kepada masyarakat atau bisa berkolaborasi dengan Dinkes Kabupaten Mojokerto dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Mojokerto.

“Tujuan utamanya adalah ini permasalahan bangsa dan pembahasan masyarakat. Kita yang harus bersama-sama memberikan sumbangsih dalam kesempatan ini,” pungkasnya. [tin]

Apa Reaksi Anda?

Komentar