Pendidikan & Kesehatan

Tukang Kebun Sekolah Menangis Saat Dimutasi untuk Bantu Bidang Kesiswaan

Perwakilan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap bidang kependidikan saat bertemu dengan DPRD Jember, Jawa Timur, Rabu (25/11/2020).

Foto: Perwakilan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap bidang kependidikan saat bertemu dengan DPRD Jember, Jawa Timur, Rabu (25/11/2020).

Jember (beritajatim.com) – Ada beberapa cerita soal dampak penerbitan surat penugasan (SP) untuk guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan pendidikan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Salah satunya terungkap saat rapat dengar pendapat antara perwakilan GTT dan PTT dengan pimpinan DPRD Jember, Rabu (25/11/2020).

“Ternyata PTT juga diombang-ambingkan karena SP yang turun. Sampai-sampai tukang kebun mendapatkan SP. Pak Kebun tugasnya setiap hari membersihkan sekolah. Dia kaget melihat SP yang diterima adalah penugasan untuk membantu kesiswaan,” kata Ubaidillah, guru salah satu SMP negeri.

Bukannya bahagia, menurut Ubaidillah, tukang kebun itu malah menangis. “Dia menulis saja gemetar, apalagi mengurusi IT (Teknologi Informasi), dia tidak bisa. Dia mendapat SP di sekolah dasar. Pak Kebun menangis,” katanya.

Tukang kebun sekolah itu biasa berjualan di sekolah menengah pertama tempatnya bekerja untuk tambahan pendapatan. “Tukang kebun mengatakan kepada saya sambil menangis. ‘Pak, bagaimana ini? Saya setiap hari menyapu sekolah, di samping itu saya menjual bakso’,” kata Ubaidillah.

Kejutan belum berakhir bagi si tukang kebun. “Di SD, ditanya oleh kepala sekolah: ‘Pak, Sampeyan di SMP digaji berapa?’. Dia katakan: ‘saya di SMP setiap hari membersihkan halaman, digaji Rp 900 ribu per bulan’. Dijawab oleh Kepala SD: ‘Saya tidak kuat (menggaji sebesar itu), Pak’,” kata Ubaidiilah.

Dengan mutasi tempat tugas dari SMP ke SD, si tukang kebun justru merugi. “Dia tidak bisa mencukupi kebutuhan anak istrinya. Awalnya senang mendapatkan SP, karena derajatnya sama dengan guru tidak tetap. Tapi kenyataannya, SP itu berbunyi ‘pembantu kesiswaan’. Dia tidak mengerti,” kata Ubaidiilah.

Ada pula PTT yang menjadi operator sekolah dimutasi ke tempat tugas baru. “Sekolah bingung. Sertifikasi yang harusnya cair jadi tidak cair, karena operator dipindah,” kata Ubaidillah.

Ubaidillah menyebut ini sebagai bentuk kezaliman. “Naudzubillah min zalik (Kami berlindung kepada Allah dari perkara itu). Orang yang tidak bisa apa-apa disuruh membantu kesiswaan. Umurnya 55 tahun. Tidak mengerti apa-apa. Ngertinya memegang sapu, membersihkan WC,” katanya.

Ubaidillah mendesak agar Pemkab Jember mencabut surat penugasan untuk GTT dan PTT. “Ganti dengan SK (Surat Keputusan),” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Jember Bambang Hariono mengatakan, semua aspirasi akan disampaikan kepada pimpinannya. “Saya tidak etis mengomentari yang kemarin. Sesama birokrasi tidak pantas (saling mengomentari), tidak etis,” katanya. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar