Pendidikan & Kesehatan

Tolak PMK No 24/2020, 15 Organisasi Profesi Kedokteran Kirim Surat ke Menkes Terawan

Surabaya (beritajatim.com) – Telah resmi dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No 24 tahun 2020 tentang teknis pelaksanaan radiologi klinis. Dalam PMK tersebut Menkes Terawan menyetujui bahwa sumber daya manusia (SDM) yang digunakan dalam layanan radiologi klinis, baik untuk radiologi klinik pratama, madya, utama dan paripurna diutamakan dari dokter spesialis radiologi.

Hal ini pun memicu gesekan dan polemik di kalangan sejawat dokter, pasalnya selama ini baik untuk radiologi klinik pratama, madya, mtama dan paripurna, SDM-nya tidak hanya diisi, diberikan dan dijalankan oleh dokter spesialis radiologi melainkan juga dari dokter umum dan beberapa dokter spesialis lain.

Prof. Dr. dr David S Perdanakusuma, Sp.BP-RE(K), selaku Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) yang mewakili PB IDI dan 15 Organisasi Profesi Kedokteran di Indonesia mengatakan bahwa banyak dokter yang kecewa. Bahkan PMK ini dapat memicu ketegangan diantara sejawat dokter.

Pasalnya dokter lain selain dokter spesialis radiologi menjadi didiskreditkan padahal mereka yang berkerja untuk radiologi klinik tentunya telah memiliki kompetensi dan kualifikasi terstandar baik dari segi knowledge, skill maupun kemampuan komunikasi dengan pasien. Kesemuanya itu telah berjalan sesuai dengan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan berbagai Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

“Kami menyayangkan munculnya Permenkes No 24 tahun 2020 (tentang Pelayanan Radiologi Klinik) di tengah situasi pandemi ini saat semua tenaga medis dan masyarakat sedang berjuang melawan Covid. Tak hanya dalam situasi yang tidak tepat, namun Peraturan Menkes ini juga akan memberikan dampak yang tidak baik pada berbagai hal,” ujar Prof David, kepada beritajatim.com, Senin (5/10/2020).

Selain bisa memunculkan gesekan dari sejawat dokter, Prof David mengatakan bahwa bisa saja terjadi kekacauan dalam pelayanan kesehatan yang dampaknya pada masyarakat luas berupa keterlambatan dan menurunnya kualitas pelayanan. hal itu dapat mengakibatkan peningkatan angka kesakitan dan kematian pasien termasuk kematian ibu dan anak (karena USG oleh dokter kebidanan tidak bisa lagi), penilaian pembuluh darah jantung untuk pasien penyempitan pembuluh darah (tidak bisa lagi dilakukan oleh dokter jantung), bahkan tindakan USG dasar oleh dokter umum menjadi tidak bisa lagi.

“Bila tidak mendapat kewenangan dari Kolegium radiologi, maka radiologi klinik akan mengalami pengurangan kemampuan dokter. Karena layanan yang semestinya dijalankan oleh 25 ribu dokter spesialis dari 15 bidang medis dan juga oleh dokter umum akhirnya akan dijalankan hanya oleh sekitar 1.578 radiolog,” tukasnya.

Tentu saja, menurut Prof David, previllage atau keistimewaan yang diberikan kepada hanya spesialis radiologi dapat mengganggu layanan sekurang-kurangnya 16 bidang medis pada masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat yang paling akan merasakan dampak dari Permenkes ini.

Dampak ini juga akan berkelanjutan pada pendidikan kedokteran baik spesialis maupun dokter, dimana akan ada perubahan dari standar pendidikan yang berlaku saat ini, sementara itu akan diperlukan perubahan pula pada standar pendidikan radiologi terkait dengan pelayanan klinik yang meliputi diagnostik dan terapi.

Kompetensi setiap bidang ditentukan oleh masing masing kolegium. Kompetensi dokter diatur oleh kolegium dan KKI bukan oleh peraturan menteri. Setidaknya 8,935 peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) akan terdampak

“Terbitnya PMK ini memang berpotensi gesekan antar sejawat dokter. Padahal dalam situasi pandemi harus saling support. Karena kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan, seluruh komunitas kesehatan harus saling support, termasuk support penuh pemerintah dan masyarakat,” tukasnya.

Untuk itu, telah dikirimkan surat tertanggal 5 Oktober 2020 kepada Menkes RI Dr Terawan terkait Penolakan PMK No 24 tahun 2020 ini. Hal itu menjadi suara dari 15 Organisasi Profesi Kedokteran Indonesia yakni menginginkan Menkes Terawan untuk meninjau ulang PMK tersebut dan mencabutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama. [adg/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar