Pendidikan & Kesehatan

Tingkatkan Mutu Pendidikan, Komisi C: Dinas Pendidikan Bojonegoro Harus Maksimalkan Anggaran

Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Mochlasin Affan

Bojonegoro (beritajatim.com) – Anggaran kecil dari Dinas Pendidikan (Disdik) dinilai Ketua Komisi C, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Mochlasin Affan sebagai komitmen yang kurang serius mengatasi permasalahan pendidikan.

Berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2019, yang dipublikasikan Kemendikbud, dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro menempati peringkat ke 26 dalam hal alokasi pendidikan yang cukup rendah. Yakni hanya 10,45 persen dari nilai APBD sebesar Rp 5 triliun.

“Kalaupun itu betul, itu sebuah tamparan bagi kita semua bahwa dengan APBD yang tinggi, ternyata tidak pro dengan program pendidikan,” kata Ketua Komisi C, Mochlasin Affan, Senin (20/1/2020).

Sehingga, DPRD akan kembali meminta komitmen eksekutif dalam hal ini Dinas Pendidikan dalam mendukung peningkatan program pendidikan di Bojonegoro baik peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maupun peningkatan infrastruktur. Bahkan, kata dia, program-program yang selama ini dinilai mendukung peningkatan pendidikan tiba-tiba dicoret dan dihilangkan begitu saja. “Kami minta data sekolah rusak saja dijanjikan terus, bagaimana komitmen mereka untuk memperbaiki, anggarannya berapa belum ada lanjutannya,” lanjutnya.

Peneliti Poverty Resource Center (PRC) Initiative, AW Syaiful Huda mengatakan, berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang dipublikasikan Kemendiknas menunjukkan, bahwasanya prosentase anggaran program urusan pendidikan Kabupaten Bojonegoro di luar transfer daerah (APBD Murni) pada tahun 2019 hanya sebesar 10.45 persen.

Padahal di tahun 2018 sudah 12.49 persen, naik dibanding tahun sebelumnya, yang besarannya hanya sekitar 9.2 persen (2017). “Justru tahun 2019 menurun dibanding tahun 2018 yang sudah mencapai 12.49 persen,” ujar AW.

Bagi Awe, peningkatan kualitas pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Bojonegoro sangat penting, karena akan berdampak signifikan dan menentukan pada masa depan daerah. Terlebih lagi, mengigat tingginya APBD Kabupaten Bojonegoro saat ini disebabkan tingginya penerimaan pendapatan dari sektor migas, salah satunya dari DBH (Dana Bagi Hasil) Migas.

Oleh karenanya, peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Bojonegoro menjadi sangat penting dan mendesak, sebelum sumber daya migas yang dimiliki Bojonegoro mulai menipis.

Bahkan Awe menyebutkan, berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2019, yang dipublikasikan Kemendikbud, menunjukkan pada tahun 2019 di Kabupaten Bojonegoro masih terdapat anak putus sekolah sekitar 16 anak (SD), 34 anak (SMP), 41 anak (SMA) dan 31 anak (SMK). Sedangkan untuk ruang kelas dengan kondisi rusak berat, ada sekitar 113 kelas (PAUD), 299 kelas (SD), 216 kelas (SMP), 63 (SMA), 34 kelas (SMK) dan 2 kelas (SLB). [lus/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar