Iklan Banner Sukun
Pendidikan & Kesehatan

Terkuak, Ini Penyebab 17 RS di Surabaya Tak Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan

Ketua Pansus LKPJ Wali Kota Surabaya Anggaran 2022, Baktiono.(Foto: Ade Mas Satrio/beritajatim.com).

Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya Tahun Anggaran 2022, Baktiono, mengatakan sekitar 17 rumah sakit yang tidak menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ada sejumlah faktor yang jadi latar belakang, di antaranya sarana prasarana yang terbatas, proses akreditasi masih berjalan, serta beberapa RS tergolong rumah sakit khusus.

“Kemudian ada yang memang benar-benar tidak bisa kerjasama dengan BPJS, karena mereka melayani tentang vertilitas atau kesuburan dan bayi tabung dan itu tidak bisa kerjasama,” kata Baktiono usai rapat Pansus LKPJ dengan Dinkes dan 17 RS di Ruang Paripurna DPRD Surabaya, Senin (11/4/2022) kemarin.

Baktiono berharap sejumlah RS tersebut dapat segera tergabung dalam BPJS agar pelayanan kesehatan bisa berjalan maksimal sesuai dengan visi Wali Kota dan wakil Wali Kota Surabaya.

“Masyarakat kan tahunya kampanye itu yang disampaikan adalah berobat gratis, (syarat) yang disampaikan KTP dan KK. Kalau sampai tidak bisa (terealisasi) kan menjadi kendala bersama,” kata Baktiono.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya ini mengatakan saat ini baru 15 rumah sakit yang hadir dalam rapat pansus. Sementara dua RS lainnya absen dalam pertemuan tersebut.

Dalam waktu dekat ini Pansus LKPJ akan memanggil kembali pihak rumah sakit untuk membahas proses kelanjutan dengan target langsung melakukan Mou dengan BPJS.

“Jadi, BPJS langsung MoU kan di sini, di DPRD dalam minggu ini dan yang jelas itu ada rumah sakit Darmo, RKZ, Adi Husada, Premier, Mitra Keluarga ini sudah siap semua untuk menyiapkan fasilitas,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Komisariat Kota Surabaya, dr Didi Dewanto, mengatakan pansus ini dimaksudkan untuk menggandeng pihak rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS. Meski begitu, dia tak menampik ada beberapa RS yang belum bisa bergabung dengan BPJS.

“Seperti rumah sakit khusus belum perlu untuk bekerja sama dengan BPJS, karena layanannya bayi tabung yang mungkin belum di-cover BPJS,” katanya.

Terkait kendala layanan yang diminta oleh BPJS dan belum bisa dipenuhi RS, dia menilai hal itu karena persoalan komunikasi yang kurang lancar.

“Semua ingin ideal ya, semua fasilitasnya bisa dimanfaatkan untuk BPJS. Tetapi ada yang belum ketemu. Saya rasa kendala-kendala tadi bisa dikomunikasikan,” tutup Didi. [asg/beq]


Apa Reaksi Anda?

Komentar