Pendidikan & Kesehatan

Terkait Situs Kumitir di Mojokerto, Ini Solusi dari Pemerintah Pusat

Direktur PCBP, Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud, Fitra Arda Ambas didampingi Wabup Mojokerto, Pungkasiadi meninjau Situs Kumitir. [Foto: misti/beritajatim]

Mojokerto (beritajatim.com) – Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memberi kompensasi ke para perajin bata merah di sekitar lokasi Situs Kumitir di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto.

Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (PCBP), Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud, Fitra Arda Ambas berharap ada kerjasama sama dengan komunitas yang bisa menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. “Sehingga semua aspirasi yang diinginkan warga bisa didengar,” ungkapnya, Jumat (8/11/2019.

Terkait kompensasi, pihaknya belum menerima usulan anggaran untuk kompensasi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jatim. Sehingga sampai saat ini, kompensasi belum masuk dalam anggaran 2020. Sebagai solusinya, pihaknya akan mengambil dana dari pos anggaran penanganan kasus.

“Mungkin kami bisa memasukkan ke ranah penanganan kasus untuk memberi kompensasi ke para perajin bata merah. Tahun ini pemerintah hanya mengalokasikan dana Rp2 miliar, itupun untuk penanganan kasus seluruh Indonesia. Karena saat ini anggaran Kemendikbud untuk tahun depan sedang dibahas dengan DPR RI dan akan segera disahkan,” jelasnya.

Pihaknya menjanjikan kompensasi bagi para perajin bata merah di Situs Kumitir agae bisa dicairkan tahun depan. Hanya saja, pihaknya meminta para perajin baru bata merah di sekitar lokasi Situs Kumitir bisa bersabar untuk menanti hingga kompensasi bisa dicairkan.

Direktur PCBP, Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud, Fitra Arda Ambas didampingi Wabup Mojokerto, Pungkasiadi meninjau Situs Kumitir. [Foto: misti/beritajatim]
Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto, Pungkasiadi berharap agar Pemprov Jawa Timur dan Pemerintah Pusat segera melaksanakan tindak lanjut secara menyeluruh terkait temuan situs ini. Termasuk titik koordinat Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) karena kebetulan temuan Situs Kumitir berada pada lahan produksi batu bata merah oleh masyarakat sekitar yang berstatus sewa.

“Pemkab Mojokerto terus support (temuan Situs Kumitir, red). Saya berharap Pemprov dan Pusat segera menetapkan tindaklanjut masalah zona/titik koordinat. Sebab lahan ini sebelumnya juga digunakan sebagai lahan kerja masyarakat untuk produksi bata merah,” tegasnya.

Senada dengan Wabup, perwakilan masyarakat Kumitir turut menyampaikan aspirasi terkait status lahan temuan situs. Warga berharap apabila tanah temuan situs dibebaskan, harus diadakan komunikasi yang intens antara pemerintah dengan warga masyarakat. [tin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar