Pendidikan & Kesehatan

Tenaga Honorer Kesehatan di Jember Hadapi Pandemi Tanpa 2 Bulan Gaji

Jember (beritajatim.com) – Puluhan tenaga tidak tetap atau honorer yang bekerja di pondok kesehatan desa (ponkesdes) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum menerima honor untuk November-Desember 2020 dan insentif penanganan Covid-19.

“Setelah saya konfirmasi ke Dinas Kesehatan, jawabannya semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tidak bisa mencairkan honor (untuk PTT),” kata Ketua Perawat Ponkesdes Jember Roys Winarto. Ia mendengar ada ratusan surat perintah membayar (SPM) yang belum disetujui bupati.

Menurut Roys, kendati belum menerima honor, mereka tetap bekerja. “Apalagi kita saat ini menghadapi pandemi. Kami sebagai garda di depan tetap melakukan pekerjaan secara profesional, meski sedikit banyak pasti nggerundel (menggerutu), karena belum digaji,” katanya.

Selain gaji, menurut Roys, pihaknya belum menerima insentif penanganan Covid-19 sejak Maret 2020. “Nominalnya saya kurang tahu. Kami kan hanya pelaksana. Yang mengajukan bukan kami,” katanya.

Nasib mereka berbeda dengan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit swasta. “Tenaga kesehatan di rumah sakit swasta sudah menerima insentif Covid-19. Yang instansi pemerintah belum,” kata Roys.

Belum diterimanya honor ini membuat para tenaga kesehatan kelimpungan. “Kalau saya sendiri buka praktik mandiri. Kalau teman-teman lainnya yang tidak buka praktik banyak yang mengutang ke teman dan tetangga. Banyak teman-teman yang nggerundel,” kata Roys.

Ponkesdes adalah ikon pembangunan Pemerintah Provinsi Jatim pada masa Gubernur Soekarwo. Gaji petugas ponkesdes sebesar Rp 2,45 juta per bulan ditanggung bersama oleh Pemerintah Provinsi Jatim dan Pemerintah Kabupaten Jember. Mereka terdiri atas bidan dan perawat yang ditempatkan di desa-desa tertentu.

“Semua program puskesmas, baik program esensial maupun pengembangan, kami kerjakan di desa. Kecuali program yang dikerjakan bidan seperti KB (Keluarga Berencana) dan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak),” kata Roys.

Di tengah ketiadaan pemasukan, utang ke pihak lain jadi sandaran. Ini membuat Roys prihatin. Apalagi ada satu orang tenaga kesehatan anggotanya yang terkonfirmasi positif Covid-19. “Ini kan kasihan,” kata Roys.

Keterlambatan gaji ini tak sekali dialami. “Tahun 2016 dulu kami pernah digaji (rapel satu tahun) pada akhir tahun. Jadi bisa dibayangkan mulai bulan 1 ke 12, teman-teman yang tidak buka praktik kesehatan bingungnya seperti apa. Kalau yang dulu, saya sampai ke DPRD Jember dan melalui Dinkes sudah. Akhirnya saya coba teman-teman pengurus ponkesdes provinsi, akhirnya bisa cair. Saya minta bantuan agar bisa berkomunikasi dengan gubernur dan Kepala Dinkes Provinsi. Alhamdulillah ditanggapi (waktu itu),” kata Roys.

Langkah ini akan dicoba Roys lagi. “Kalau sampai awal Januari tidak terima gaji, mungkin itu langkah-langkahnya,” katanya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Mirfano mengatakan, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sedang dalam proses. “Sudah ada yang ditandatangani, terutama untuk GU (Ganti Uang),” katanya.

Sementara untuk gaji pegawai honorer, Mirfano mengatakan, kemungkinan sedang dalam proses diajukan oleh organisasi perangkat daerah masing-masing. “Saya belum cek. Semua on going process, karena banyak (yang harus ditandatangani). Yang saya tahu informasi dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), sedang diproses,” katanya. [wir/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar