Jakarta (beritajatim.com) – Tingginya penyebaran Covid-19 khususnya di Jakarta dan sekitarnya salah satunya disumbang dari klaster kantor pemerintahan. Harus ada langkah konkret untuk memutus mata rantai dari klaster kantor pemerintahan ini.
Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai NasDem Okky Asokawati mengatakan tingginya klaster kantor pemerintahan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk melakukan langkah-langkah konkret.
Menurut dia, jika tidak ada langkah mendasar, klaster kantor pemerintahan ini dapat melahirkan klaster baru seperti klaster keluarga, klaster kompleks perumahan dan seterusnya. “Harus diputus mata rantainya. Makanya butuh kebijakan yang ekstrem,” tambah Okky.
Anggota Komisi Kesehatan DPR RI dua periode ini menyebutkan temuan mengenai klaster kantor pemerintahan tersebut merupakan data yang harus dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pemerintah.
Hanya saja, Okky menyebutkan perlu dicari jalan keluar mengenai penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga yang kemungkinan akan terganggu akibat kebijakan kantor pemerintahan tutup total. “Perlu dicari rumusan agar penyerapan anggaran tetap maksimal. Apalagi, saat ini bulan krusial menjelang tutup tahun,” kata Okky.Menurut dia, program kerja dan rencana kegiatan Kementerian/Lembaga telah teragendakan sejak awal tahun yang dapat menjadi pedoman untuk mengeksekusi setiap rencana kebijakan. “Saya kira, tinggal diatur saja, siapa mengerjakan apa. Prinsipnya tetap memperhatikan kehati-hatian dan kewaspadaan pencegahan Covid-19. Keselamatan pegawai diutamakan namun tetap memerhatikan penyerapan anggaran,” urai Okky.
Okky menyebutkan pandemi Covid-19 ini justru dijadikan momentum bagi Kementerian/Lembaga untuk menerapkan secara konsisten prinsip dalam pengelolaan anggaran negara berupa “money follow function”. “Efektivitas dan menguatkan integritas dalam pengelolaan anggaran semestinya lebih menguat di masa pandemi ini. Kegiatan yang berdimensi seremoni sudah tidak relevan lagi saat ini,” ingat model senior ini. (ted)
Komentar