Pendidikan & Kesehatan

Tamu Jauh yang Singgah Sebentar Tak Perlu Karantina 14 Hari, Cukup Dipantau Saja

TPP P3MD TA ID Kabupaten Sidoarjo Arif Hidayatulloh

Sidoarjo (beritajatim.com) – Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Tim Pendamping Profesional (TPP) P3MD Kabupaten Sidoarjo menyampaikan Ruang Isolasi Covid-19 yang disediakan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19, bukanlah ruang perawatan pasien Covid-19.

Ruang isolasi yang dimaksud adalah semacam tempat singgah sementara bagi warga desa (pemudik yang memaksa mudik)/tamu/pendatang dari luar desa (apalagi dari zona merah) yang akan tinggal dalam waktu yang relatif lama di desa tersebut.

“Jadi tamu yang berkunjung singkat, ya jangan dipaksa untuk diisolasi 14 hari juga. Mereka cukup didata dan dipantau serta diminta untuk melakukan pembatasan diri,” kata Tim Pendamping Profesional (TPP) P3MD Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TA ID) Kabupaten Sidoarjo Arif Hidayatulloh, Kamis (9/4/2020).

Mendes PDTT Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai. SE tersebut diterbitkan dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid-19 mulai dari tingkat desa. SE tersebut ditujukan kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota dan Kepala Desa seluruh Indonesia.

Di antara tugas Relawan Desa Lawan Covid-19 yaitu penanganan terhadap warga desa yang terdampak Covid-19 dengan langkah-langkah preventif termasuk menyiapkan Ruang Isolasi di Desa bagi Orang Dalam Pengawasan (ODP).

Arif Hidayatulloh menjelaskan, Relawan Desa Lawan Covid-19 dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dapat menyediakan ruang isolasi bagi ODP seperti yang dijelaskan dalam SE Mendes PDTT nomor 11 tahun 2020 lanjutan dari SE nomor 8 tahun 2020 misalnya seperti fasilitas umum yang direkomendasikan oleh Pemdes dan Puskesmas setempat.

“Jika fasilitas infrastruktur untuk proses isolasi ODP tersebut sudah tersedia di Desa, maka keberadaannya harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang memenuhi standar protokoler kesehatan semacam Alat Pelindung Diri (APD) dan dinetralisir dari warga lainnya yang bukan termasuk kategori ODP,” jelasnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar, Moch Saichu mengatakan betapa pentingnya fasilitas rumah/ruang isolasi desa ini, karena jika diketahui ada ODP di desa setempat kemudian dikarantina di rumahnya masing-masing juga perlu pertimbangan khusus bagi keluarga yang tinggal dalam satu rumah.

“Sebenarnya kami (TPP P3MD) juga kasihan dengan kondisi keluarga ODP yang tinggal dalam satu rumah, jika proses isolasinya dilakukan dalam satu rumah dengan ODP,” tambahnya.

Dijelaskan Saichu, dalam masa karantina/isolasi itu mereka akan dipantau kondisinya oleh bidan desa sesuai protokol Covid-19 selama 14 hari dengan status ODP, bukan PDP. “Jika selama 14 hari tidak ada gejala ke arah positif Covid-19 maka ODP tersebut bisa langsung pulang ke rumah masing-masing,” papar dia.

Masih kata Saichu, bila selama dalam pantauan (di rumah/ruang isolasi) ODP tersebut terdapat gejala-gejala terpapar Covid-19 seperti misalnya pilek/flu/batuk/demam/suhu badan tidak stabil dan lain-lain, maka akan ada tindakan medis lanjutan.

Tenaga medis terlatih seperti Bidan Desa bersama Relawan harus secepatnya merekomendasi ODP untuk dilakukan test kesehatan lebih mendalam ke Rumah Sakit Rujukan (RSR), karena dikawatirkan menularkan virus kepada penghuni ruang/rumah isolasi maupun petugas/relawan yang kontak dengan ODP tersebut.

“Untuk biaya operasional ruang isolasi bisa dianggarkan dalam APBDes, dan selama masa karantina/isolasi keluarga ODP bisa mengirim ransum tiap hari, atau jika keluarga ODP termasuk Anggota Rumah Tangga Miskin (ARTM) maka dapat juga dibantu dari APBDes (Dana Desa) seefisien mungkin,” tegasnya. [isa/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar