Pendidikan & Kesehatan

Tak Ujug-ujug, Inilah Kronologi Hak Interpelasi, Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat DPRD Jember

Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendukung penuh penggunaan hak menyatakan pendapat oleh DPRD setempat terhadap bupati.

Sekretaris DPC PKB Jember Ayub Junaidi mengatakan, interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat layak dilakukan parlemen. “Apa yang dilakukan DPRD Jember adalah bentuk dan fungsi pengawasan,” katanya, Sabtu (21/3/2020).

DPRD Jember sudah menggunakan hak konstitusinya mulai dari interpelasi, angket, dan berikutnya adalah hak menyatakan pendapat. Semua hak itu dijamin undang-undang. Ayub menegaskan ini, terutama setelah ada yang menggugat secara hukum penggunaan hak angket DPRD Jember. “Hak angket ini tidak ujug-ujug. Itu dimulai dengan surat teguran dari Mendagri,” kata Ayub.

Surat dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bernomor 700/12429/SJ itu ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur mengenai rekomendasi atas pemeriksaan khusus, tertanggal 11 November 2019.

Surat Mendagri ini terbit didasarkan pada hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan Tim Inspektorat Jenderal Kemendagri bersama auditor kepegawaian Badan Kepegawaian Negara. Dalam surat itu, Mendagri menyarankan Gubernur Khofifah Indar Parawansa agar memerintahkan kepada Bupati Faida agar melakukan tiga hal.

1. Mencabut 15 keputusan bupati tentang pengangkatan dalam jabatan dan satu keputusan bupati tentang demisioner jabatan, serta satu keputusan bupati terkait pengangkatan kembali dalam pejabat yang dilakukan demisioner.

Selanjutnya para pejabat yang dilakukan pengangkatan dalam jabatan segera dikembalikan pada posisi jabatan sebelum ditetapkannya keputusan bupati pada 3 Januari 2018. Selain itu, perencanaan mutasi untuk penataan dan pengisian jabatan dilakukan dengan memfungsikan tim penilai kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Mencabut 30 peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 3 Januari 2019 dan selanjutnya memberlakukan kembali peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 1 Desember 2016.

3. Menindaklanjuti surat Mendagri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri kepada Bupati Jember Nomor 821.2/442/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019, hal peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Jember Provinsi Jatim.

Menurut Ayub, DPRD Jember sudah berusaha mengklarifikasi pihak-pihak terkait dan organisasi pemerintah daerah yang berwenang dalam persoalan ini. “Tapi tidak ditanggapi secara baik oleh pemda,” katanya.

DPRD Jember kemudian menggunakan hak interpelasi untuk bertanya langsung kepada Bupati Faida. Hak interpelasi adalah hak parlemen untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Persoalan surat teguran mendagri ini perlu ditanyakan, karena berawal dari persoalan birokrasi ini akhirnya Kabupaten Jember tidak mendapat jatah rekrumen calon pegawai negeri sipil daerah.

“Itu pun tidak gayung bersambut,” kata Ayub. Bupati Faida tidak hadir maupun mengirimkan utusan dalam sidang paripurna interpelasi yang digelar DPRD Jember pada 27 Desember 2019.

“Akhirnya mengkristal oleh seluruh anggota fraksi di DPRD setuju menggunakan hak angket. Dalam dunia politik, baru pertama kali seluruh fraksi di DPRD Jember sepakat menggunakan hak angket tanpa voting,” kata Ayub. Hak angket adalah hak parlemen untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ayub menyebut ini momentum bersejarah. “Itu menunjukkan bahwasanya DPRD selaku representasi rakyat Jember menilai ada yang salah dalam pemerintahan Kabupaten Jember dengan adanya surat teguran Mendagri,” katanya.

Sidang paripurna hak angket digelar pada pada 30 Desember 2019. Panitia angket diberi waktu bekerja selama 60 hari, dan mengakhiri masa kerjanya dengan melaporkan hasil penyelidikan di depan sidang paripurna, Jumat (20/3/2020).

Bupati Faida sendiri mempertanyakan keabsahan penggunaan hak angket dan pembentukan panitia angket. Alhasil, mayoritas pejabat organisasi perangkat daerah yang dipanggil panitia angket tidak ada yang hadir.

Bupati Faida dan Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief memang menemui pimpinan DPRD Jember dan panitia angket pada 20 Januari 2020 atas dasar undangan DPRD Jember. Namun saat itu, DPRD Jember menyurati bupati untuk hadir dalam rangka menghadirkan sejumlah OPD terkait dengan penyelidikan panitia angket. Hal ini dikarenakan OPD-OPD tersebut selalu menyatakan tidak hadir karena belum mendapat izin bupati.

Saat itu Bupati Faida menyampaikan surat jawaban pertanyaan yang seharusnya disampaikan dalam momentum sidang paripurna interpelasi 27 Desember 2019. Surat jawaban ini akhirnya diabaikan DPRD Jember karena tidak dilakukan pada forum yang tepat.

Ayub mengkritik respons pemerintah daerah terhadap pelaksanaan hak angket DPRD Jember. “Kalau memang tidak ada kesalahan, kenapa bupati menginstruksikan OPD tidak hadir? Padahal panitia angket bisa menjadi panggung bagi bupati untuk menjelaskan semuanya, permasalahan dan polemik. Jangan salahkan panggungnya, kalau tidak bisa menari,” katanya.

Berdasarkan hasil penyelidikan panitia angket, PKB menginstruksikan fraksi untuk menerima dan mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat. Ayub menegaskan, PKB tak ingin kesalahan yang terus-menerus akhirnya menjadi kelaziman. “Ini seperti teori propaganda Nazi: kesalahan yang terus-menerus dilakukan akhirnya dianggap kebenaran. Tugas anggota DPRD untuk mematahkan teori itu. Kebenaran harus disampaikan walau pahit,” katanya. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar