Pendidikan & Kesehatan

Draft Raperda Kabupaten Bojonegoro

Tak Sekolahkan Anak SD – SMP Bisa Kena Denda Rp 50 Juta

Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Mochlasin Afan, yang juga menjadi anggota Pansus III.

Bojonegoro (beritajatim.com) – Draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro masih dalam proses pembahasan di tingkat Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro.

Dalam rancangan tersebut, salah satu isi pasal yang menjadi perhatian Pansus adalah pendidikan wajib sembilan tahun bagi anak-anak. Bagi orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya hingga sembilan tahun akan mendapat sanksi tindak pidana ringan dan denda paling banyak Rp 50 juta. Bunyi aturan baru tersebut tertuang dalam Pasal 41 ayat 1.

Disebutkan bagi penyelenggara pendidikan yang membebani biaya terhadap peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan bagi setiap orang tua yang tidak mengikutsertakan anaknya pada program Wajardikdas 9 tahun dan pendidikan menengah universal diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan dan denda paling banyak Rp 50 juta.

Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan, tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (tipiring). “Pasal ini perlu ada pemahaman detail versi eksekutif dan legislatif,” ujar anggota Pansus III, yang juga merupakan Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Mochlasin Afan, Selasa (3/3/2020).

Sehingga Politisi Partai Demokrat itu masih akan mempertegas isi dari pasal dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan tersebut bersama dengan Pemkab Bojonegoro sebagai pengusul.

Selain itu, lanjut dia, alasan masih adanya anak yang tidak mengenyam pendidikan hingga sembilan tahun itu ada banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya, kata dia, karena keinginan anak itu sendiri, faktor lingkungan maupun karena kenakalan remaja. “Jadi tidak serta merta orang tua yang mendapat sanksi masuk pidana,” tegasnya.

“Kalau karena kenakalan ini seharusnya bukan dengan dikembalikan ke orang tua, akses pendidikannya bagaimana kalau dikembalikan ke orang tua?. Seharusnya ada kelas khusus yang memang menjadi ruang bagi mereka tetap bisa mendapat pendidikan,” lanjutnya.

Sekadar diketahui, seharusnya hari ini Pansus III memiliki agenda pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan tersebut. Namun, karena beberapa anggota tidak hadir maka rapat pansus batal dan akan diagendakan ulang. [lus/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar