Pendidikan & Kesehatan

Tak Gunakan Masker, Warga Sumenep Siap Kerja Sosial

Humas Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumenep, Ferdiansyah Tetrajaya

Sumenep (beritajatim.com) – Warga Sumenep yang masih ‘ogah-ogahan’ mematuhi protokol kesehatan untuk menangkal penyebaran Covid-19 tampaknya harus bersiap kena sanksi.

Bupati Sumenep, A. Busyro Karim telah menandatangani Peraturan Bupati (perbup) no 55 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Dalam perbup yang merupakan penerjemahan Inpres nomor 6 tahun 2020, juga diatur tentang sanksi yang diberlakukan bagi yang melanggar protokol kesehatan.

Sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan tersebut berlaku untuk perorangan maupun pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, serta penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Dalam Perbup no 55 itu, di pasal 7 disebutkan, sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 adalah, bagi perorangan berupa teguran lisan atau tertulis; kerja sosial; denda administratif; dan penyitaan KPT.

Kemudian bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, serta penanggung jawab tempat dan fasilitas umum berupa teguran lisan atau tertulis; denda administratif; penghentian sementara operasional usaha; dan pencabutan izin usaha.

“Perbup itu berlaku sejak ditandatangani 13 Agustus 2020. Namun sebagai tahap awal, selama 15 hari masih berupa sosialisasi. Apabila ada yang melanggar protokol kesehatan, akan diberikan teguran lisan,” kata Humas Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumenep, Ferdiansyah Tetrajaya, Minggu (16/08/2020).

Humas Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumenep, Ferdiansyah Tetrajaya

Ia menerangkan, tahap kedua setelah teguran, apabila melanggar protokol kesehatan seperti tidak mengenakan masker, maka akan disanksi kerja sosial misalnya membersihkan masjid atau fasilitas umum lainnya.

“Sanksi tahap tiga adalah denda, dan sanksi tahap empat beru0a penyitaan KTP atau kartu identitas lainnya,” ujar Ferdiansyah.

Sedangkan sanksi bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, serta penanggung jawab tempat dan fasilitas umum berupa teguran lisan atau tertulis untuk tahap awal kemudian denda administratif, dan bisa juga berujung penghentian sementara operasional usaha dan pencabutan izin usaha apabila tetap membandel tidak menerapkan protokol kesehatan.

“Karena itu, kami mengimbau kepada masyarakat, baik perorangan maupun pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, serta penanggung jawab tempat dan fasilitas umum untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan, yakni mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta membiasakan pola hidup bersih dan sehat” paparnya. (tem/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar