Pendidikan & Kesehatan

Suko: Kebijakan Keringanan UKT Unair Sudah Menyerap Aspirasi Mahasiswa

Surabaya (beritajatim.com) – Mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) melakukan demo atas tuntutan penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada seluruh mahasiswa tanpa terkecuali, Rabu (29/7/2020). Hal ini dilatarbelakangi mahasiswa yang merasa tidak puas atas kebijakan kampusnya yang hanya memberikan keringanan kepada sebagian mahasiswa.

Mahasiswa merasa kebijakan tersebut tidak adil dan terkesan menelantarkan mahasiswa lainnya yang juga sebagian besar terdampak pandemi Covid-19.
Oleh karenanya mahasiswa mengadakan aksi dengan tuntutan berikut :

1. Turunkan UKT sekurang-kurangnya 50 persen tanpa syarat kepada semua golongan.

2. Adanya transparasi keuangan Unair berupa rancangan anggaran belanja.

3. Berikan subsidi terkait pelaksanaan kuliah daring kepada mahasiswa berupa bantuan kuota internet yang layak selama perkuliahan daring berlangsung.

4. Bebaskan biaya perkuliahan (UKT) bagi mahasiswa akhir.

5. Legalisasi 4 tuntutan diatas dalam bentuk SK Rektor Unair yang baru mengenai pembiayaan UKT.

Bobby, Mahasiswa Fisip Unair, mengatakan bahwa tuntutannya salah satunya adalah potongan 50 persen UKT kepada seluruh mahasiswa.

“Tuntutan petama dan utama adalah potongan 50 persen UKT untuk seluruh mahasiswa unair tanpa syarat. Kemudian tuntutan ini harus di sahkan dan dibikin surat keputusan rektor. Supaya bisa dilakukan penerapan secepatnya,” jelas Bobby kepada beritajatim.com, Rabu (29/7/2020)

“Kita juga minta agar ada fasilitas khusus seperti uang pulsa atau paketan. Supaya belajar melalui online tak menambah beban keluarga mahasiswa dan juga mahasiswa,” tambahnya.

Di pihak lain, Suko Widodo selaku Kepala Pusat Informasi dan Humas (PIH) mengatakan bahwa sebelum demo terjadi, pihak kampus telah melakukan penyesuaian terkait pembiayaan UKT.

“Sebenarnya sebelum adanya tuntutan itu, Pak Rektor telah membuat kebijakan yang berdasarkan menyerap aspirasi semua pihak, bahkan kami waktu itu mengundang dan bertemu organisasi perwakilan mahasiswa melalui Ketua BEM. Dan itu sudah sepakat dengan kebijakan itu,” ujar Suko.

Bagi yang masih keberatan pun, Suko mengatakan bahwa ada mekanisme pengajuan keringanan yang bisa dilakukan melalui fakultas masing masing, yang kemudian akan diteruskan kepada direktur keuangan.

“Bagi yang terdampak bisa kok mengajukan keringanan nanti outputnya sesuai dengan kebutuhannya, bisa berupa penangguhan atau keringanan. Mereka bisa datang satu satu, baik baik ke fakultas masing masing itu. Dan tolong adek adek, dalam keadaan seperti ini tetap memperhatikan protokol kesehatannya,” tukas Suko.

Pengajuan keringanan itu pun bisa dilakukan dengan menyertakan surat surat keterangan tidak mampu atau terdampak pandemi. Bagi yang orang tuanya bekerja disektor swasta bisa menyertakan surat keterangan PHK, bagi yang wirausaha bisa menyertakan surat dari RT RW.

“Bisa kok kita proses meskipun keterangan dari RT RW yang menyatakan terdampak pandemi, nanti akan kami lakukan verifikasi,” pungkas Suko.[adg/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar