Pendidikan & Kesehatan

Di Bojonegoro, Kasus Stunting Tertinggi Tersebar di 15 Desa

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Bojonegoro, Ani Pudji Ningrum

Bojonegoro (beritajatim.com) – Kasus stunting atau masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, di Kabupaten Bojonegoro tertinggi selama tiga tahun terakhir berada di 15 desa.

Dalam kasus stunting, tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Sebanyak 15 desa yang kasus stunting masih tinggi menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Salah satu upayanya melalui sinergi dengan para Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Sinergitas percepatan penurunan stunting itu dipelopori Dinas Sosial Bojonegoro. Ratusan Pendamping PKH mendapat bimbingan teknis dan materi soal stunting dari Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Bojonegoro, Ani Pudji Ningrum. Mereka diharapkan turut memberikan edukasi dan wawasan tentang pencegahan stunting kepada masyarakat yang menerima bantuan PKH.

Kadinkes Ani menyebutkan, ada sebanyak 15 desa di Bojonegoro yang menjadi lokasi stunting tertinggi sejak tiga tahun terakhir. Belasan desa itu tersebar di sejumlah kecamatan mulai Balen, Kapas, Kalitidu, Ngasem, Temayang, Gayam hingga Kecamatan Bojonegoro.

“Pada 15 desa ini yang menjadi perhatian kami di 2021. Maka dari itu saya berharap kepada Pendamping PKH ikut bersama mengintervensi dan membantu pemerintah dalam rangka penurunan prevalensi stunting,” ujarnya, Selasa (25/5/2021).

Dia mengatakan, balita yang terdeteksi mengalami masalah stunting terutama lahir dari kalangan keluarga kurang mampu. Hal itu disebabkan beberapa faktor, diantaranya faktor kurangnya gizi hingga faktor kebersihan rumah dan lingkungan.

Melihat kondisi itu, para pendamping PKH dirasa yang paling dekat dengan masyarakat kurang mampu, karena pemerintah telah memberikan bantuan yang didampingi oleh para pendamping PKH. “Saya berharap saat di lapangan bisa bekerjasama dengan Puskesmas, Bidan Desa atau juga kader Posyandu sesuai desa dampingannya masing-masing,” pinta dokter Ani.

Salah satu pendamping PKH Athok M Nurrozaki mengaku siap membantu Pemkab Bojonegoro dalam rangka percepatan pencegahan stunting dengan memberikan edukasi dan wawasan kepada para penerima manfaat PKH.

Menurut dia, sejak dua terakhir Pendamping PKH bukan fokus melakukan pendampingan kemiskinan, namun lebih luas hingga pendampingan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sekalipun. “Sebutannya Pekerja Sosial, bukan sekedar Pendamping PKH. Jadi tugasnya lebih luas dan banyak, dan kami siap kapan saja,” ucapnya menambahkan.

Bimtek materi stunting itu digelar di aula lantai dua Kantor Dinas Sosial Bojonegoro. Selain mendapat materi pencegahan stunting, para pendamping PKH juga mendapat pengarahan dari Kepala Dinsos Bojonegoro, Arwan tentang target penurunan angka kemiskinan di wilayah Bojonegoro.

Sementara diketahui, sesuai data Dinkes, tahun 2018 jumlah kasus stunting sebesar 8,76 % (6.941 balita) menurun di tahun 2019 menjadi 7, 45 % (5.868 balita). Dan Februari tahun 2020 turun lagi menjadi 6, 87% atau 5.192 balita. [lus/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar