Iklan Banner Sukun
Pendidikan & Kesehatan

Struktur Satgas Covid Jember Perlu Dievaluasi

Jember (beritajatim.com) – Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Jember, Jawa Timur, perlu dievaluasi lebih lanjut. Demikian usulan Mashuri Harianto, salah satu anggota Panitia Khusus Covid-19 DPRD Jember, dalam rapat di gedung parlemen, Senin (16/8/2021).

“Yang perlu saya kritisi di sini, saya belum tahu struktur organisasi dan personalian Satgas Penanggulangan Covid-19 yang baru. Kedua, apakah dengan adanya varian Delta ini dengan ledakan yang di luar dugaan kita, struktur ini efektif? Apa perlu dievaluasi?” kata Mashuri.

Mashuri punya alasan mengusulkan ini. “Apakah efektif komunikasinya sampai ke publikasinya? Apakah sampai komandonya efektif? Kalau kita menghadapi pandemi dengan serangan di sel-sel paling kecil di masyarakat, yaitu keluarga, ketua satgas tingkat kabupaten tidak akan cepat mengetahui itu. Level kecamatan pun tak akan cepat mengetahui itu. Bahkan level desa pun, sehari kemudian bisa jadi,” katanya.

Dalam situasi ini, menurut Mashuri, pengurus rukun tetangga dan kader posyandu yang bisa diandalkan dalam menangani pandemi. “Mereka terbukti di hari itu tahu (jika ada warga terkena gejala Covid). Asalkan warga tidak ketakutan saat ditanya, tidak menutupi,” katanya.

“Jika struktur ini sampai kelurahan, lalu RT dan RW tidak diberi anggaran (penanganan Covid), pasti masalah ini akan terus terjadi, karena RT dan RW yang sebenarnya paling dipercaya atau masyarakat cukup terbuka untuk menjawab pertanyaan soal sakit atau tidak.” kata Mashuri.

“Kalau yang datang orang partai sekalipun, mereka (warga) tetap takut dan menutup rumah. Padahal sudah akrab. Lurah datang, puskesmas datang, mereka takut. Jangan sampai terlalu formal,” kata Mashuri.

RT dan RW juga bisa diandalkan untuk memasok data warga yang bergejala Covid dan melakukan isolasi mandiri. Dengan demikian, data soal Covid tak hanya berasal dari hunian di rumah sakit dan puskemas. Mereka juga mendapat alokasi anggaran untuk bisa membantu pemakaman dengan protokol Covid. Jadi usulan konkret: tiap kelurahan atau rukun kematian ada tim yang dilatih Pemkab Jember dan diberi peralatannya, sehingga (pemakaman) tidak antre,” kata Mashuri.

Selain itu, Mashuri juga menyarankan perlunya sosialisasi lebih gencar soal Covid di masyarakat. “Hari ini di desa mereka takut didatangi petugas puskesmas atau dibantu orang partai, karena jadi aib, dikucilkan. Maka itu, sosialisasi pemerintah yang tidak menakutkan harus ada. Ini tantangan kita semua, karena di media sosial cerita pro dan kontra banyak,” katanya. [wir/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar