Pendidikan & Kesehatan

SKB 3 Menteri, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Kumpulkan Kepala Sekolah

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, Amin Wachid.

Mojokerto (beritajatim.com) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Agama (Menag) meluncurkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di lingkungan Sekolah Negeri jenjang pendidikan dasar dan menengah, Rabu (3/2/2021).

SKB Tiga Menteri tersebut mencakup enam keputusan utama yang salah satu poinnya berisi tentang keharusan bagi Pemerintah Daerah dan Kepala Sekolah untuk mencabut aturan terkait keharusan maupun larangan penggunaan seragam maupun atribut keagamaan di lingkungan sekolah negeri paling lambat 30 hari sejak keputusan bersama ditetapkan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, Amin Wachid mengaku sudah mendapatkan edaran terkait SKB Tiga Menteri tersebut. “Sudah (menerima SKB 3 Menteri, red), meskipun belum dalam bentuk surat resmi. Tadi kita sudah kumpulkan semua Kepala Sekolah untuk mensosialisasikan ini,” ungkapnya, Rabu (10/2/2021).

Masih kata Amin, meski diakui di Kota Mojokerto tidak ditemukan kasus seperti yang terjadi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Padang, Sumatera Barat. Yakni adanya seorang siswi non-muslim yang diminta mengenakan hijab. Namun pihaknya tetap mensosialisasikan ke Kepala Sekolah baik jenjang pendidikan dasar dan menengah.

“Sosialisasi ini dilakukan untuk menghindari agar tidak terjadi hal serupa di Kota Mojokerto. Meskipun sampai saat ini belum ditemukan dan mudah-mudahan tidak ada di Kota Mojokerto. Sosialisasi tidak hanya soal SKB 3 Menteri saja, namun juga PPDB, Pembelajaran Tatap Muka,” katanya.

Amin menyebutkan, untuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kota Mojokerto sesuai rencana akan digelar pada awal Maret mendatang. Kota Mojokerto akan menggelar PTM bersama Kabupaten Mojokerto, Jombang, Jember dan Situbondo dengan kuota 50 persen siswa yang masuk sekolah.

Enam keputusan tersebut merupakan hasil dari Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Yakni, Mendikbud, Menteri Agama (Menag) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pertama, keputusan bersama ini mengatur sekolah negeri Indonesia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Kedua, para murid dan guru berhak memilih seragam dan atribut tanpa kekhususan agama atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Ketiga, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

Keempat, pemerintah daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari kerja sejak keputusan bersama ditetapkan. Kelima, jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka ada sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar.

Keenam, siswa, guru dan tenaga kependidikan beragama islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama tiga menteri ini. Keputusan SKB 3 Menteri diluncurkan setelah ada kejadian seorang siswi non-muslim yang diminta mengenakan hijab di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat. [tin/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar