Pendidikan & Kesehatan

Sikapi Pro-Kontra Revisi UU KPK, Ini yang Dilakukan DEMA UIN Malang

Malang (beritajatim.com) – Pengesahan revisi UU KPK oleh DPR dalam rapat paripurna pada tanggal 17 septeber 2019, memicu banyak protes dari publik. Statemen pro-kontra pun bermunculan di banyak pemberitaan nasional.

Hal tersebut menjadi dasar Dewan Eksekutif UIN Malang menggelar diskusi bertajuk Maliki Public Discussion dengan tema ‘Menyikapi Pro dan Kontra Revisi UU KPK’, Sabtu (12/10/2019).

Diskusi yang bertempat di gedung D UIN Malang itu dibuka dengan sambutan dari Ketua DEMA UIN Malang. Wanita yang akrab dengan panggilan Silvi tersebut berpendapat bahwa ia sangat mendukung penuh dalam mendorong proses Judicial Rewiew UU KPK.

Selain itu juga perlu adanya legislatif review pada DPR RI baru guna menelaah ulang pada proses perbaikan kesalahan pengetikan UU KPK di DPR dan mempertimbangkan dalam pengambilan langkah hukum selain Perppu yang diakomodir langsung oleh konstitusi untuk memperkuat KPK.

“Kami akan melakukan beberapa langkah dan sikap, lewat diskusi inilah langkah awal kami sebagai bentuk tirakat dalam menyikapi polemik nasional yang berkembang belakangan ini terkait KPK,” ujar Silvi.

DEMA UIN Malang juga mengundang empat ahli hukum yaitu; Mohammad Afif (Malang Corruption Watch), Wiwik Budi W (Dosen Hukum Acara Mahkamah Konstitusi UIN Malang), Haidar Hasan (Human Rights Low Student) dan Fajar Santoso (Dosen Hukum Pidana UIN Malang). [sya/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar