Iklan Banner Sukun
Pendidikan & Kesehatan

SD Inklusif di Jember Kesulitan Cari Guru

Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Jember, Endang Sulistyo

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, kesulitan mencari guru untuk menjadi pengajar di sekolah dasar inklusif. Harapannya ada pada mahasiswa perguruan tinggi yang melakukan kuliah kerja nyata.

Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Jember, Endang Sulistyo, mengatakan, pada 2012 dilakukan penunjukan lembaga SD inklusif di setiap kecamatan. “Satu SD inti, satu SD imbas, sehingga jumlah sekarang 62 sekolah ditambah satu sekolah yakni 63 sekolah,” katanya, Senin (31/1/2022).

“Tapi kenyataannya pada saat berjalan tidak maksimal. Kenapa tidak maksimal, karena tenaga pendidiknya kurang, bahkan tidak ada. Yang jadi masalah lagi, penyebaran ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) tidak hanya di satu titik. Kalau di satu kecamatan ada dua titik, sedangkan ABK menyebar, ini jadi masalah,” kata Endang.

Akibatnya, dari 1.487 orang ABK, baru 27 persen yang mengenyam sekolah. “Itu yang mau dan mungkin mampu datang ke lembaga-lembaga yang melayani. Itu jadi bahan pemikiran kami, waktu melakukan rapat koordinasi dengan Kelompok Kerja Inklusif: bagaimana ke depan semua satuan pendidikan punya kewajiban menerima ABK,” kata Endang.

Menurut Endang, ini merujuk pada aturan penerimaan peserta didik baru (PPDB). “Dalam aturan PPDB ada poin di situ yang mengharuskan menerima ABK di jalur afirmasi,” katanya. Jadi semua sekolah punya kewajiban menerima anak berkubutuhan khusus.

Dispendik akan mendata titik-titik persebaran anak berkebutuhan khusus saat PPDB. “Saat itu kemudian kami ambil sebuah kebijakan. Kami sebenarnya punya guru-guru yang berlatar belakang pendidikan inklusif. Tapi ya itu tadi menyebarnya tidak pas di titik yang ada ABK. Ini perlu sinergi. Mungkin solusinya guru yang memiliki latar belakang inklusif bisa dimutasi ke lembaga yang ada ABK-nya,” kata Endang.

Soal tenaga pendidik, Endang mendapat kabar baik dari Universitas PGRI Argopuro (Unipar) Jember. “Mereka memiliki 700 mahasiswa dan mereka siap magang. Ini solusi dalam rangka melayani ABK. Pada 2022-2023, insya Allah akan kami sinergikan, kami kolaborasikan untuk melayani anak-anak inklusif,” katamya.

Edi Cahyo Purnomo, anggota Komisi D DPRD Jember dari PDI Perjuangan, berharap ada terobosan Dispendik untuk melayani siswa berkubutuhan khusus. “Bagaimana pun mereka warga negara yang memiliki hak yang sama, terkait juga pendidikan,” katanya. [wir/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar