Iklan Banner Sukun
Pendidikan & Kesehatan

Ruang Publik Wajib Penuhi Hak Penyandang Disabilitas

Komunitas disabilitas di Bojonegoro saat menyusun instrumen pembangunan ruang publik yang inklusif.

Bojonegoro (beritajatim.com) – Sejumlah difabel yang ada di Kabupaten Bojonegoro menggelar workshop terkait dengan penyusunan instrumen kebijakan dalam rencana pembangunan dan pelayanan publik yang inklusif. Hasil dari workshop tersebut nantinya akan diberikan kepada pemangku kebijakan, sehingga bisa menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pelayanan yang inklusif.

Dalam kegiatan yang difasilitasi oleh Bojonegoro Institute tersebut kemudian memunculkan beberapa instrumen dalam pelayanan publik dan pembangunan yang inklusif. Diantaranya, untuk pembangunan ruang publik seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, perkantoran, taman hingga tempat ibadah harus ramah bagi penyandang disabilitas, diantaranya ada loket prioritas, ruang tunggu dan tempat parkir prioritas disabilitas, serta kebutuhan akan formulir khusus dan petugas khusus disabilitas.

“Indikator atau instrumen yang disusun oleh teman-teman disabilitas ini bisa menjadi bahan untuk menilai, apakah pelayanan dan ruang publik itu sudah ramah disabilitas atau belum. Harapannya jika pemerintah akan menyusun pembangunan itu mempertimbangkan akses kesetaraan,” ujar Direktur Bojonegoro Institute AW Syaiful Huda, Minggu (23/1/2022).

Selain menyusun instrumen untuk pelayanan publik yang inklusif mereka juga menyusun instrumen untuk pembangunan ruang publik yang setara. Salah satunya dalam pembangunan ruang publik harus memperhatikan standar minimum agar mempermudah akes bagi disabilitas, orang tua, maupun anak-anak. Diantaranya, jarak antara jalan dengan trotoar tidak terlalu tinggi, toilet disabilitas di tempat umum, serta akses kursi roda.

“Seperti kasus di Taman Rajekwesi. Memang sudah dibangun akses kursi roda, tetapi tingkat kemiringannya terlalu curam. Sehingga tidak bisa dilalui pengguna kursi roda, seharusnya memenuhi standar minimal agar mudah dilalui pengguna kursi roda,” ungkap Awe.

Selain itu, sejauh ini kendala yang masih sering dihadapi oleh penyandang disabilitas adalah akses pada identitas dan data kependudukan, akses kesehatan, akses pendidikan dan pelatihan, akses ketenagakerjaan, aktivitas ekonomi dan jasa keuangan serta layanan publik dan transportasi.

Padahal dalam undang-undang, menurut Awe, pemerintah wajib menjamin ketersediaan alat bantu sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitas serta memastikan prosedur, fasilitas, pemilihan alat bantu yang dapat diakses dan mudah dipahami oleh masyarakat disabilitas.

“Kami bersama-sama dengan disabilitas dan jurnalis akan mengawal hak-hak disabilitas apalagi di Bojonegoro sudah ada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hak-Hak Penyandang Disabilitas,” tegasnya.

Sementara Ketu Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bojonegoro Tahir mengungkapkan dengan adanya penyusunan instrumen yang ramah terhadap disabilitas ini diharapkan pembangunan dan pelayanan di Kabupaten Bojonegoro benar-benar inklusif. “Beberapa rekomendasi tersebut memang usulan dari teman-teman disabilitas sendiri untuk pembangunan yang lebih baik,” ungkapnya. [lus/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar