Iklan Banner Sukun
Pendidikan & Kesehatan

RMI Ponorogo Apresiasi Perpres Tentang Dana Abadi Pesantren

Syukuran yang dilakukan DPC PKB Ponorogo pada Jumat (17/9) lalu. (Foto/Dok.beritajatim.com)

Ponorogo (beritajatim.com) – Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2021 menjadi angin segar bagi kalangan pondok pesantren. Bagaimana tidak, perpres yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tertanggal 2 September itu, mengenai Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Itu artinya saat ini, Pemerintah benar-benar mengakui keberadaan pendidikan yang ada di pondok pesantren.

Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI NU) Ponorogo Nabil Hasbulloh mengapresiasi adanya perpres tersebut. Adanya perpres itu sangat melegakan, sebab menjadi salah satu legitimasi pengakuan Pemerintah terhadap pendidikan di pondok pesantren.

“Dengan terbitnya perpres ini, sangat-sangat melegakan. Sebab pendidikan pesantren kini diakui Pemerintah,” ungkap Gus Nabil, panggilan Nabil Hasbulloh, Senin (20/9/2021).

Gus Nabil berencana akan melakukan sosialisasi perpres ini kepada 80 pondok pesantren yang terdaftar di RMI NU Ponorogo. Sebab, kebijakan setiap pesantren yang berbeda-beda. Ada beberapa pondok yang tidak mau menerima bantuan dari pemerintah.

“Kita akan melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan semua pihak, supaya bantuan dari pemerintah bisa maksimal den seefektif mungkin. Sebab, kadang-kadang ada pesantren yang tidak mau menerima bantuan dari pemerintah, mereka mandiri diurus sendiri,” katanya.

Turunnya perpres tentang dana abadi pesantren ini juga disyukuri oleh DPC PKB Ponorogo. Mereka menggelar acara syukuran secara sederhana di Graha Gusdur kantor DPC PKB Ponorogo pada Jumat (17/9) malam. Sekretaris DPC PKB Ponorogo Dwi Agus Prayitno mengungkapkan bahwa partainya akan mengawal keberlanjutan dari perpres tersebut. Pihaknya akan melakukan advokasi terhadap pondok pesantren. Terlebih terkait pencatatan administrasi bantuannya nanti. Sebab, ini mungkin menjadi hal yang baru di dunia pesantren.

“Kami tidak ingin nantinya ada mal administrasi dalam realisasi perpres tersebut. Makanya kami siap melakukan advokasi, mereka bisa berkonsultasi terkait pengajuan maupun laporan SPj-nya,” pungkasnya. (end/kun)


Apa Reaksi Anda?

Komentar