Pendidikan & Kesehatan

Risa Kangen Masuk Sekolah

Foto ilustrasi pelaksananaan PTM dengan menerapkan protokol kesehatan.

Surabaya (beritajatim.com) – Hari Sabtu (28/8/2021) yang sibuk bagi Risa Ovalia Martineli (11). Sejak siang hingga sore hari, Risa membuka-buka almari. Tumpukan baju dibongkar kembali.

Seragam merah putih, seragam pramuka, seragam olah raga dikeluarkan. Celakanya, seragam batik belum ditemukan. Beruntung cepat ditemukan. Ternyata berada di tumpukan baju-baju kakaknya.

Satu per satu seragam dikenakan. Wajah berserinya pelan-pelan berubah masam. “Kekecilan sedikit, Ma. Agak susah dipakai gerak,” katanya tanpa menoleh ke mamanya. Pandangan Risa tetap tertuju ke cermin.

Mamanya menyahut. Berjanji membelikan baju baru kalau sekolah sudah masuk. Wajah Risa pun kembali berseri.

Risa berjalan tergesa ke emper rumah. Diambilnya 2 pasang sepatu. Setelah dipukul-pukul kecil, kaos kaki dan sepatu dicoba. Walau terlihat sedikit sesak, sepatu terlihat masih cukup nyaman dipakai.

“Doakan Senin ini lalu Senin depannya lagi Risa sudah masuk sekolah, Ma. Risa tak sabar main sama teman-teman di sekolah,” kata Risa sembari menatap wajah mamanya dan mamanya hanya mengangguk pelan.

Luluk Sumardiana (36) menuturkan, Risa saat ini kelas 5 sekolah dasar. Sudah setahun lebih tidak masuk sekolah. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Kadang sekali atau dua kali sebulan, Risa datang ke sekolah. Biasanya mengumpulkan tugas.

“Ke sekolah hanya sebentar. Tugas dikumpulan ke guru lalu pulang. Itu pun tidak boleh pakai seragam. Harus pakai pakaian bebas. Juga tidak boleh lama-lama di sekolah,” kata Luluk, ibu rumah tangga yang berdomisili di Gubeng Masjid, kecamatan Gubeng, Surabaya, Sabtu (28/8/2021).

Luluk melanjutkan, Risa siang tadi pulang dari rumah teman dan langsung banyak bercerita. Cerita tentang Surabaya yang PPKM-nya turun dari level 4 ke level 3, tentang rencana PTM (pembelajaran tatap muka), dan lebih banyak tentang keinginan-keinginannya ketika nanti sudah masuk sekolah.

Sembari terus bercerita, Risa mengambil baju-baju seragam di almari dan mencobanya satu per satu. Luluk hanya memandang dan sesekali menimpali.

Cerita Risa kepada mamanya sepenuhnya benar. Saat ini, kota Surabaya memang tengah memasuki PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level 3. Pemerintah Kota Surabaya juga sedang melakukan kajian untuk memberlakukan PTM.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo menyebut sesuai SKB 4 Menteri, kewenangan penyelenggara PTM adalah pemerintah daerah. Artinya, pembukaan PTM di Surabaya ditentukan oleh pemkot dengan melihat kondisi kasus Covid-19 dan kesiapan protokol kesehatan (prokes) dari pihak sekolah.

“Jadi tidak serta merta ketika kita (Surabaya) turun ke Level 3, kemudian kita langsung bisa membuka PTM dan langsung jalan. Karena di SKB 4 menteri, diatur juga kesiapan-kesiapan sekolah, kemudian apa yang harus dilengkapi dan segala macam itu harus dipenuhi,” kata Supomo, Sabtu (28/8/2021).

Ia menjelaskan, dalam SKB 4 Menteri tersebut, ada beberapa syarat kewajiban yang harus dipenuhi sekolah atau lembaga pendidikan sebelum menerapkan PTM. Di antaranya, menyediakan wastafel atau tempat mencuci tangan, hand sanitizer, hingga thermogun untuk mengecek suhu tubuh siswa dan guru.

“Setelah kesiapan sekolah itu dipenuhi, kemudian sekolah harus mengisi data di Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Selanjutnya dilakukan asesmen oleh Satgas Covid-19 Surabaya untuk melihat benar tidaknya yang pihak sekolah sampaikan,” terangnya.

Misalnya, Supomo mencontohkan, pihak sekolah menyampaikan dalam Dapodik jika memiliki 10 unit wastafel. Namun, saat dilakukan asesmen, kenyataanya di lapangan hanya tersedia satu unit wastafel. “Sehingga kita perlu melakukan cek ke lapangan (sekolah) juga. Satgas Covid-19 turun melakukan asesmen,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Sekolah Menengah (Sekmen) Dispendik Kota Surabaya, Tri Aji Nugroho menyatakan, setelah melalui proses asesmen, maka langkah selanjutnya yakni dilakukan simulasi PTM. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa selama pelaksanaan PTM, penerapan prokes tetap terkontrol.

“Setelah asesmen kita lakukan simulasi dulu. Karena jangan sampai kemudian ketika langsung dijalankan PTM, ternyata prokes di sana (sekolah) tidak terkontrol. Karenanya dilakukan simulasi terlebih dahulu untuk melihat bagaimana mereka (pihak sekolah) menerapkan protokol itu,” kata Tri Aji Nugroho.

Oleh sebab itu, Aji menegaskan, bahwa tidak serta merta ketika PPKM di Surabaya turun ke Level 3, pembelajaran tatap muka langsung dibuka. Sebab, apabila mengacu pada SKB 4 Menteri, pihak sekolah juga harus memastikan kesiapannya.

“Memang secara Inmendagri diizinkan PTM. Tapi, mengacu pada SKB 4 Menteri, pihak sekolah juga harus siap dulu. Dan siswanya yang boleh masuk pun yang telah diizinkan orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan PTM tidak masalah, anak itu bisa mengikuti daring,” terangnya.

Makanya, Aji juga mendorong pihak sekolah atau lembaga pendidikan agar tetap menyiapkan pembelajaran melalui hybrid, yakni daring dan luring. Jangan sampai pihak sekolah hanya menyiapkan luring (PTM), sedangkan pembelajaran melalui daring tidak dilakukan. “Nah, ini kan fungsi dari simulasi juga untuk melihat kesiapan pembelajaran secara hybrid itu bagaimana,” jelasnya.

Sejauh ini, Aji mengungkapkan, bahwa simulasi PTM di Surabaya sebelumnya pernah dilakukan oleh 15 lembaga pendidikan pada bulan Desember 2020. Menurutnya, secara persyaratan sekolah tersebut telah siap melaksanakan tatap muka.

“Karena simulasi sudah dilakukan. Kemudian kesiapan juga sudah disiapkan semua. Sehingga kita tinggal final checking, untuk istilahnya kita cek lagi yang dulu sudah disiapkan masih ada atau tidak, maka akan kita cek ulang,” pungkasnya.

Sebagai informasi, SKB 4 Menteri tersebut, ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Di antara beberapa poin yang tercantum dalam keputusan SKB 4 Menteri itu disebutkan, bahwa sekolah wajib memberikan layanan tatap muka terbatas setelah proses vaksinasi pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sudah lengkap. Di samping pembelajaran melalui tatap muka, sekolah juga tetap menyediakan opsi pendidikan jarak jauh (PJJ) atau daring. [but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar