Pendidikan & Kesehatan

Represi Terhadap Kebebasan Akademik Masih Terjadi

Jakarta (beritajatim.com) – Sepanjang tahun 2019, terdapat enam model kasus dominan yang berulang dan penting dicatat dengan lokasi dan jumlah korban yang tersebar baik menimpa dosen maupun mahasiswa. Kasus tersebut meliputi terbunuhnya mahasiswa massa aksi, persekusi, ancaman pembunuhan, kriminalisasi, gugatan tidak wajar (SLAPP/Strategic Lawsuit Against Public Participation), pembubaran pers mahasiswa, skorsing terhadap mahasiswa.

Menurut Koordinator Sekretariat Kaukus untuk Kebebasan Akademik Indonesia (KKAI) Dr. Herlambang P. Wiratraman, asus-kasus tersebut, antara lai kasus persekusi, penangkapan dan ancaman pembunuhan terhadap Robertus Robert, usai kuliah publik dalam aksi kamisan (Maret 2019). Begitu juga kriminalisasi, atau upaya pemidanaan dengan menggunakan instrumen UU ITE, karena kritik dosen terhadap kebijakan kampus, sebagaimana terjadi dalam kasus yang dihadapi Dr. Saiful Mahdi (Unsyiah Banda Aceh) dan Ramsyiah (Universitas Islam Negeri atau UIN Alauddin, Makassar).

Kemudian juga terjadi tekanan terhadap Persma (Pers Mahasiswa/LPM), sebagaimana terjadi dalam pembubaran Suara USU (Universitas Sumatera Utara) yang dianggap puisinya tak sesuai budaya timur karena soal orientasi seksual, sensor dan pelarangan terbit Balairung (UGM) karena pemberitaan tanah Sultan, dan pembubaran LPM Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) yang diakibatkan diskusi Papua.

“Ancaman skorsing dari rektor di Yogyakarta terkait himbauan Menristekdikti M. Nasir karena demonstrasi, dan ini mendasarkan pada Peraturan Menristekdikti Nomor 19 Tahun 2019. Bahkan, sebenarnya Jokowi terang-terangan meminta Menristekdikti redam demo mahasiswa (Tempo, 26 Sept 2019),” ujar Herlambang dalam Refleksi Akhir Tahun 2019 terkait Situasi Kebebasan Akademik di Indonesia, Selasa (31/12/2019).

Dia menambahkan, teror dan intimidasi juga terjadi terhadap para akademisi yang mendorong Petisi Penolakan Revisi UU KPK, dan mendukung pergerakan mahasiswa dalam menolak Revisi UU KPK, RKUHP, dan sejumlah undang-undang lainnya. Teror tersebut dalam bentuk peretasan handphone, email, dan medsos, terutama terhadap para dosen yang mendorong terselenggaranya aksi September 2019.

Penembakan dan pembunuhan juga terjadi terhadap massa aksi, baik yang terjadi terhadam mahasiswa dan pelajar, dalam aksi September 2019. Diantara yang meninggal, adalah Randi (21), mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Halu Oleo (UHO) dinyatakan meninggal dunia akibat luka tembak di dada sebelah kanan Kamis (26/9). Muhammad Yusuf Kardawi, meninggal karena benturan di kepala.

Begitu jugabancaman pembunuhan, pemenjaraan dan diskriminasi rasial terhadap para mahasiswa Papua, baik yang terjadi saat mereka unjuk rasa Agustus 2019, di Malang, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Hal serupa dan terus menerus terjadi di tanah Papua. Serangan pula dilakukan dengan pelemparan ular piton dan dua ular berbisa lainnya (9 September 2019).

“Bahkan, ketika mahasiswa ikut menyuarakannya pun, langsung didrop-out, karena ikut demonstrasi Papua merdeka, sebagaimana terjadi di Unkhair, Ternate pada 26 Desember 2019,” katanya.

Dia pun menilai, kebebasan akademik masih belum sepenuhnya dilindungi dalam kehidupan kampus, sekalipun UU No. 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 8 ayat (1) menyebutkan, “Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.”

Sedangkan dalam ayat (3) disebutkan, “Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib Dilindungi dan Difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.” (hen/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar