Sampang (beritajatim.com) – Puluhan guru honorer di Sampang lulus passing grade, melakukan aksi turun jalan untuk memperjuangkan haknya, dengan tujuan tiga lokasi.
Diantaranya ke kantor Dinas Pendidikan (Disdik), kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan terakhir ke kantor Pemerintah Kabupaten Sampang.
Tidak hanya itu, puluhan guru honorer tersebut berorasi sambil membawa poster berisi tuntutan serta membagikan selebaran kepada warga yang kebetulan di sekitar aksi demo.
Ketika berada di depan gedung DPRD Sampang, guru honorer tersebut berorasi dan menagih janji legislator yang sebelumnya ikut berjanji untuk memperjuangkan nasib para guru honorer.
Bahkan, para guru itu meminta komisi 1 dan komisi 4 keluar dari gedung dewan guna menjelaskan kepada para peserta demo terkait nasib guru honorer yang sampai saat ini tidak ada kejelasan.
Baca Juga: Oknum Guru Sampang Pelaku Pelecehan Seksual Dimutasi
Dalam orasinya, mereka meminta agar Pemerintah Kabupaten Sampang melalui DPRD segera mengajukan kuota formasi 2023 sebanyak 519 guru honorer yang lulus passing grade.
“Guru honorer lulus passing grade yang belum diangkat tersisa 519, padahal sesuai janji semua pihak tahun ini akan dituntaskan, kalau alasanya terkait anggaran, kenapa Kabupaten tetangga bisa melakukan pengangkatan tetapi Sampang tidak. Padahal PADnya sama,” kata Zainuddin, koordinator aksi demo guru honorer, Selasa (21/3/2023).
Selang beberapa waktu, Amin Arif Tirtana dengan didampingi oleh sejumlah anggota dewan lainya menemui massa dan menjelaskan persoalan pengangkatan guru honorer.
“Jumlah semua guru lulus passing grade totalnya 705 orang, dan Pemkab Sampang sudah mengangkat 186 guru, sisanya akan terangkat di tahun 2023, tetapi bulan berapa kita belum tahu,” kata Amin di depan para guru honor yang melakukan aksi.
Baca Juga: 20 Saksi Diperiksa, Kasus Pembunuhan Guru di Sampang Masih Gelap
Lebih lanjut Amin menegaskan, bahwa jaminan pengangkatan guru honorer tahun ini, yakni dari sisi keuangan yang sudah disiapkan. Tetapi masih menunggu juklak dan juknisnya dari pemerintah pusat.
“Sesuai laporan yang kami terima dari 186 guru yang diangkat sebelumnya hanya menerima 9 bulan gaji, sementara untuk sisanya yang 519 guru yang akan diangkat tahun ini hanya menerima 3 bulan gaji, itu semua karena berkaitan dengan keuangan daerah. Perlu diketahui oleh para bapak ibu semua, sebenarnya pemerintah ini sejak tahun 2005, tidak boleh mengaji atau melakukan pengangkatan pegawai,” tegas Amin.
Mendapatkan penjelasan dari perwakilan anggota dewan, massa kemudian bergeser ke kantor Pemkab setempat dan melakukan orasi yang sama untuk memperjuangkan nasibnya dengan harapan segera diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja.[sar/ted]
Komentar