Pendidikan & Kesehatan

Dana Desa untuk Covid-19

Projo Jatim: Stop Proyek, Tangani Rakyat dengan Benar 

Malang (beritajatim.com) – Menanggapi Kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jokowi (ProJo) Jawa Timur berharap, penanganan wabah Covid-19 yang memakai anggaran negara disetiap pos, bisa dilakukan maksimal.

Projo yang juga sebagai relawan militan penanganan Covid-19, ke depan berupaya maksimal dalam membantu  pemerintah menekan penyebaran dan menghentikan penularannya.

DPD Projo Jatim juga memantau perkembangan penanganan Covid-19. Di Jawa Timur hari ini sudah sekitar  588 orang berstatus confirm positif  diantaranya  Sembuh: 99 (16.84%) Dirawat: 433 (73.64%) Meninggal: 56 (9.52%), dan ada 2143 (PDP), juga ada 16770 (ODP) .

Ketua Bidang Infokom Dewan Pimpinan  Daerah Projo Jawa Timur, Azhari Hasan mendorong Pemprov Jawa Timur, sesegera mungkin memastikan stok pangan benar-benar aman sesuai instruksi Presiden beberapa waktu lalu dalam rapat terbatas di Istana Merdeka.

Menurut Azhari, bahwa ketersediaan sembako harus dijaga. Lumbung pangan yang disiapkan Gubernur Khofifah,  semoga banyak manfaat dan membantu warga Jatim secara optimal.

“Lumbung pangan seperti beras dan sembako, semoga mudah diakses selama pandemi Covid-19 melanda bangsa kita tecinta ini dan  tetap terkendali,” tegas Azhari, Jumat (24/4/2020) siang.

Ia melanjutkan, DPD Projo Jatim, secara real time melakukan pematauan, evaluasi, dan pengawasan secara online  terhadap pelaksanaan realisasi dilapangan untuk membantu desa sekaligus mengawal sesuai Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020.

“Dari Permendes PDTT itu,  diharapkan  relawan desa membentuk pos jaga bantu pantau mobilisasi  warga yang keluar masuk wilayah. Pos jaga desa dibentuk supaya memantau warga untuk menekan angka penyebaran. Soal wabah ini jangan main-main, masyarakat harus disiplin,” papar Azhari.

Azhari menambahkan, apabila wabah Covid-19 sampai masuk ke desa, maka bisa sangat menyulitkan karena massifnya penyebaran sangat sulit di deteksi. “Ambil tindakan sebelum terjangkit, sepekan ke depan  desa rawan kedatangan pemudik ke kampung halaman, hati-hati segera lakukan langkah pencegahan sebelum terlambat,” ujarnya.

Ditanya biaya di desa terkait penanganan Covid-19 ini, Azhari menjelaskan garis besar desa harus segera Musdes Perubahan. Selanjutnya desa segera membuat dan mengangkat tim penanganan Covid-19  dan di SK Tugaskan.

Azhari melanjutkan, dana desa dalam  anggaran belanja desa, harus segera dihentikan dan dialihkan untuk penanganan Covid-19 ini. Apabila pekerjaan masih nol persen, maka wajib dihentikan. Karena besaran 30 persen dari dana desa, Presiden menginstruksikan lewat Permendes tersebut bisa untuk penanganan wabah corona.

“Lalu siapa pelaksana tugas penanganan Covid-19 di desa, tim tugas dibentuk oleh desa. Melibatkan masyarakat itu sendiri, mengajak tokoh-tokoh agama sesuai intruksi Presiden untuk membantu permudah sosialisasi  menghadapi pendemi virus covid  19 ini,” bebernya.

Terkait PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Jawa Timur, sambung Azhari,  usulan Gubernur Khofifah terkait 3 wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik untuk PSBB, DPD Projo Jatim berharap ada kedisiplinan tinggi dari masyarakat agar penyebaran Covid-19 ini, bisa ditekan dan terhenti. (yog/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar