Pendidikan & Kesehatan

Tanggapi Kasus Kekerasan Aparat

Presiden BEM Unair Minta Pemerintah Pakai Pendekatan Humanis

Presbem Unair Risyad Fahlevi.

Surabaya (beritajatim.com) – Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga (BEM Unair), Risyad Fahlefi mengungkapkan kekecewaannya terhadap kekerasan aparat. Pernyataan itu langsung tertuju kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin yang dinilai melakukan tindakan represif dan tidak ‘humanis’.

“Sudah berapa kali kita jumpai di sosial media ada aparat yang bertindak sewenang-wenang kepada masyarakatnya. Indikasinya adalah tindakan fisik, peretasan sosial media aktivis, buzzer, dan lain sebagainya. Jika rezim Jokowi-Ma’ruf Amin tidak ingin dikatakan bahwa rezimnya otoriter atau mengarah pada neo-otoritarianisme, maka sudah seharusnya pemerintah mengubah gaya pendekatan interaksi kepada masyarakat yang lebih humanis,” kata Presbem Unair, Risyad Fahlefi, Rabu (4/8/2021).

Pernyataan ini muncul untuk menanggapi berbagai kekerasan aparat yang viral pada beberapa waktu lalu. Risyad mengatakan bahwa hal ini harusnya tidak terjadi jika Presiden memberikan perhatian khusus terhadap para aparat.

“Kita bisa lihat banyak kasus, mulai dari yang viral seperti kepala warga Papua yang diinjak, hingga data dari KontraS yang sudah mencapai 651 kasus kekerasan oleh aparat dalam setahun. Hal ini tentunya tidak bisa dibiarkan, dan harusnya Presiden bisa memberikan perhatian secara khusus,” ungkapnya.

Selain itu, Risyad juga menyorot secara khusus tentang pendekatan yang digunakan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Risyad mengemukakan bahwa pemerintahan yang menggunakan represifitas sebagai alat ‘penertiban’ akan mencederai trah demokrasi.

“Yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah ruang dialog dan komunikasi, bukan baku hantam atau Violence. Jika ‘gaya keras–kerasan’ seperti ini dibiarkan, apa jadinya negara?, dan bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik jika negara melakukan tindakan represif?,” kata Risyad.

Risyad juga menyatakan bahwa aparat harus menggunakan strategi kebudayaan dan ilmu komunikasi publik untuk mencegah adanya gesekan konflik di lapisan masyarakat.

“Perlu adanya komunikasi publik yang baik serta perlu mengenalkan para aparat dengan kearifan lokal agar bisa lebih bisa membaur dalam masyarakat, terlebih dalam proses sosialisasi kebijakan. Hal ini dikhususkan bagi para aparat untuk bisa berkomunikasi daripada bertindak represif,” tandasnya. [asg/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar