Pendidikan & Kesehatan

PPDB SMA Dianggap Tidak Menerapkan Akses Layanan Publik

Ferry Koto

Surabaya (beritajatim.com) – Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SMA 2021 masih menyertakan keluhan dari murid maupun orang tua wali, seperti tahun tahun sebelumnya.

Kali ini, melalui Forum Pendidikan Jawa Timur menyuarakan aspirasi masyarakat terkait PPDB SMA yang dirasa tidak menerapkan asas Layanan Publik, seperti yang telah diatur oleh UU, sehingga masyarakat merasa dirugikan.

Ferry Koto, salah satu Presedium dari Forum Pendidikan Jatim mengatakan bahwa ada 3 aspek dari pelaksanaan PPDB SMA yang tidak menerapkan asas Layanan Publik, sehingga pada pelaksanaannya menjadi tidak transparan dan tidak akuntable, yakni pada: 1. Pengumuman Jalur Affirmasi, Perpindahan Orang Tua, dan Prestasi Lomba. 2. Nilai Rerata Calon Peserta Didik dan Akreditasi Sekolah Yang Tidak Dibuka Transparan 3. Data Lokasi Rumah Peserta dari Jalur Zonasi yang Tidak Bisa Dibuka dan Diakses Publik.

“Kita banyak laporan dan keluhan dari warga yang masuk ke Forum Pendidikan dan Dewan Pendidikan Surabaya yang merasa dirugikan karena ketidaktransparanan dari proses PPDB SMA, terutana dari ketiga aspek itu,” ujar Ferry, Sabtu (29/5/2021).

Dari jalur Prestasi Lomba, Ferry  yang juga Dewan Pendidikan Surabaya ini mengatakan bahwa hasil penerimaan dirasa tidak transparan karena tidak dipublikasikan hasil scoring-nya.

“Padahal dalam juknis jelas dinyatakan bahwa penerimaan dari jalur prestasi lomba melalui scoring sesuai dengan jenis dan tingkat keikutsertaan lomba. Tapi hingga tanggal 17 Mei kemarin, saat jalur prestasi lomba diumumkan siapa saja yang diterima, skoring tersebut tidak dicantumkan di web dan tidak bisa akses, bahkan jenis lombanya juga tidak dicantumkan. Kan jelas menjadi pertanyaan, ini lomba apa yang diikuti dan menangnya ditingkat apa,” terang Ferry.

Selain itu, juga terjadi keraguan dari Jalur Prestasi Akademik yang rerata nilai dan akredirasi sekolah tidak dicantumkan, melainkan hanya nilai gabungan.

“Awalnya pada hari pertama masih dibuka dan dicantumkan nilai rerata dan akreditasi sekolah itu, tapi hari kedua kemudian ditutup. Lah ini kan aneh, hingga saat ini hal tersebut juga tidak bisa diakses, yang dicantumkan hanya nilai gabungan,” tambahnya.

Dan saat ini, proses seleksi zonasi masih pun tidak disertakan detail data lokasi rumah peserta. Menurut Ferry hal ini menjadi sangat krusial karena seharusnya data lokasi bisa diakses dan ditunjukkan sebenarnya jarak lokasi rumah peserta yang lolos.

“Harusnya data lokasi itu bisa diakses, setidaknya bisa di klik dan disertakan alamat rumah sesuai KK agar tidak terjadi kecurigaan dan pertanyaan,” tukasnya.

Terkait keluhan dan polemik PPDB ini, Wahid Wahyudi, selaku Kepala Dinas Pendidikan belum bisa dikonfirmasi dan dimintai keterangan, karena telepon dan panggilan whatsapp tidak diangkat dan mendapat jawaban, sesuai dengan panggilan hari pukul 15.51 dan 17.15 wib. [adg/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar