Pendidikan & Kesehatan

PPDB Sistem Zonasi Terbukti Diakali dengan SK Domisili

Wakil Ketua Komisi D DPRD Ponorogo Moh Ubahil Islam.

Ponorogo (beritajatim.com) – Permasalahan terkait polemik PPDB di tingkat SMP kian terurai. Keluhan dari masyarakat tentang surat keterangan domisili (SK) untuk persyaratan mendaftar dari jalur zonasi yang diduga diakali memang benar adanya. Itu terungkap dari rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Ponorogo dengan 13 lurah.

”Berkas 52 surat keterangan domisili yang diserahkan dari SMPN 1 Ponorogo beberapa waktu yang lalu, kita kroscek dengan kelurahan yang membuatnya,” kata Wakil Ketua Komisi D Moh Ubahil Islam, Rabu (3/7/2019).

Ubahil mengungkapkan dari RDP tersebut diketahui ada 15 surat keterangan domisili yang bermasalah. Termasuk lima surat yang diterbitkan Kelurahan Bangunsari, yang sudah dipastikan tak valid. Karena yang bersangkutan, setelah dicek tidak ada di kelurahan tersebut.

Namun, meski terbukti benar ada praktek kecurangan yang dilakukan oleh orangtua maupun siswa, pihaknya tidak gegabah untuk mengambil keputusan. Tentunya hasil yang didapat hari ini oleh wakil rakyat, kata Ubahil, untuk cerminan ke depannya PPDB bisa berlangsung transparan dan berjalan baik sebagai mana mestinya.

”Kami akan mengambil kesimpulan yang bijak dengan mempertimbangkan nasib siswa. Karena PPDB sudah ditutup, daftar ulang juga sudah selesai,” pungkasnya. [end/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar