Pendidikan & Kesehatan

Plt Bupati Ponorogo Sambut SKB 4 Menteri Terkait PTM

Plt. Bupati Soedjarno(foto/dok.beritajatim.com)

Ponorogo (beritajatim.com) – Ada regulasi baru pada bidang pendidikan di masa pandemi Covid-19 ini. Yakni terkait dengan pembelajaran tatap muka (PTM). Ya, jika dulu kebijakan PTM ditentukan oleh peta zona risiko Covid-19 di suatu daerah, kini keputusan boleh tidaknya PTM diputuskan oleh pemerintah daerah itu sendiri.

“Jadi PTM tidak lagi ditentukan oleh zona risiko Covid-19. Kebijakan PTM sekarang ada di tangan kepala daerah masing-masing,” kata Plt (pelaksana tugas) Bupati Ponorogo Soedjarno, Sabtu (21/11/2020).

Kebijakan tersebut, kata Soedjarno, mengacu pada surat keputusan bersama (SKB) empat menteri. Yakni dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan dan Menteri Agama. Hal tersebut efektif dilakukan pada semester genap kalender pendidikan atau mulai 1 Januari 2021. “Keputusan itu mulai efektif dilaksanakan pada awal tahun depan,” katanya.

Kebijakan PTM di tangan kepala daerah itu, tentu juga dibarengi dengan kesiapan-kesiapan pihak terkait dalam menjalankan PTM dengan protokol kesehatan. Selain itu juga harus ada izin dari orangtua yang dilewatkan oleh komite sekolah. “Selama itu terpenuhi, boleh PTM tetapi tetap dengan protokol kesehatan,” katanya.

Beberapa minggu ini, PTM sudah berjalan di Ponorogo. Tentu dengan memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan, yakni disiplin protokol kesehatan. Meski demikian, Soedjarno menyebut pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang saat ini mengadakan PTM.

“Sekolah yang sudah mengadakan PTM ya jalan saja. Terkait menindaklanjuti SKB 4 Menteri ini ya dilakukan nanti pada Januari 2021,” pungkasnya. [end/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar