Pendidikan & Kesehatan

PGRI: Ratusan Guru di Jember Keluhkan Tiadanya Kenaikan Pangkat

Ketua PGRI Jember Supriyono

Jember (beritajatim.com) – Ratusan orang guru di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengeluhkan tidak adanya kenaikan pangkat kepada pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Persoalan berawal dari kadaluwarsanya surat keputusan tim penilaian angka kredit (PAK) yang belum juga diperbarui oleh bupati.

“Kami fungsional guru sebelum naik pangkat memang harus dinilai kinerjanya. Penilaian kinerja ini diusulkan dalam sebuah berkas bernama Dupak (Daftar Usul Penetapan Angka Kredit). Sejak Bu Faida jadi bupati, SK (Surat Keputusan) untuk tim penilai dupak sudah kadaluwarsa, karena yang tanda tangan waktu itu Pak Djalal (Bupati MZA Djalal pada periode sebelumnya, red),” kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Jember Supriyono, Jumat (24/7/2020).

Kadaluwarsanya surat keputusan tim ini tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Jember. “Sementara tim sudah terlanjur menilai beberapa periode. Mungkin ada seribu sampai seribu lima ratus orang guru (yang dinilai) sampai terbit PAK (Penilaian Angka Kredit),” kata Supriyono.

Setelah PAK terbit, ternyata Bupati Faida tidak menandatanganinya. “Nasib seribu PAK ini diperbarui sampai empat kali. Tapi tetap tidak bisa digunakan untuk naik pangkat sampai mereka pensiun,” kata Supriyono.

Penilaian pangkat guru ini dilakukan dua kali dalam setahun, yakni April dan Oktober. Setelah hasil PAK ini tidak juga mendapat tanda tangan Bupati Faida, akhirnya tak ada permintaan penilaian dari Dinas Pendidikan Jember. “Dinas Pendidikan juga galau karena ada perubahan SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja). Ada pemindahan beberapa pekerjaan dari Dinas Pendidikan ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Bidang GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) di Dinas Pendidikan dihapus dengan SOTK yang diterbitkan bupati,” kata Supriyono.

Namun setelah urusan penilaian kepangkatan guru dan tenaga kependidikan ini dipindah ke BKD, ternyata kondisi tak berubah. “Siapapun yang jadi (Kepala BKD) saat itu juga bingung. Bagaimana untuk melaksanakan kegiatan (penilaian angka kredit) dalam waktu singkat,” kata Supriyono.

Akhirnya, berkas-berkas yang pernah dinilai dikumpulkan kembali. Ada sekitar 1.500 berkas terkumpul. Penilaian ini bekerjasama dengan Pemerintah Kota Probolinggo, karena tim PAK Jember belum diperbarui. Namun, menjelang penilaian ini, Kepala BKD Ruslan Abdulgani diganti Yuliana Harimurti. “Bu Yuliana juga bingung, karena beliau orang baru. Saya beri masukan, akhirnya Bu Yuli melangkah bekerjasama dengan Probolinggo. Selesailah penilaian seribu berkas PAK,” kata Supriyono.

Supriyono mengingatkan, bahwa PAK ini bukan SK kenaikan pangkat. “Ini penetapan angka kredit yang merupakan nilai jabatan. Jadi guru punya pangkat dan jabatan. Setelah jabatan naik, baru diusulkan kenaikan pangkat,” katanya.

Namun dari seribu berkas PAK itu, hanya sebagian yang diproses menjadi penetapan jabatan fungsional yakni sejumlah guru yang diangkat jadi calon pegawai negeri sipil pada 2014. Mereka akhirnya bisa menerima uang tunjangan profesi pendidikan.

“Sisanya, PAK tidak bisa digunakan apa-apa bagi mereka (guru) yang golongan II. Sementara syarat ijazah sudah terpenuhi juga. Mereka rata-rata sudah berstatus S1 linier. Mereka ini terkatung-katung tidak bisa mengusulkan kenaikan pangkatnya, termasuk mereka yang jabatan fungsionalnya naik (berubah) dari calon guru menjadi guru tidak bisa naik pangkat,” kata Supriyono.

Jadi, tegas Supriyono, tidak pernah ada SK kepangkatan dari Pemkab Jember. “Tapi kalau SK PAK itu pernah. Kalau kenaikan pangkat tidak pernah. Bahkan aduan-aduan dari teman-teman anggota PGRI di bawah, mereka selalu mengeluhkan kenaikan pangkat yang tidak terbit, walau pun diberkas berkali-kali. Ini yang jadi persoalan,” katanya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jember Gatot Triono mengatakan akan mencari informasi soal itu. “Saya carikan info,” katanya. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar