Pendidikan & Kesehatan

PGRI Jember Minta Honor GTT-PTT Disamakan dengan Satgas Relawan Bupati

Jember (beritajatim.com) – Persatuan Guru Republik Indonesia tidak mempermasalahkan perekrutan 1.300 orang anggota satuan tugas relawan oleh Bupati Faida yang akan diumumkan akhir September 2019.

Namun PGRI minta agar Pemerintah Kabupaten Jember memberikan nominal gaji untuk guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (honorer) yang sama dengan yang akan diterima relawan.

“Besaran honor yang akan diberikan kepada relawan, yang menurut informasi di media sosial, kurang lebih UMK Rp 2 juta, sangat melukai perasaan GTT,” kata Ketua PGRI Jember Supriono.

Menurut Supriono, GTT juga relawan di bidang pendidikan. “Kalau sekarang ada honor yang dibedakan. Relawan Rp 2 juta dan GTT yang harus berdarah-darah hanya menerima rata-rata honor kurang lebih Rp 450 ribu, menurut saya, tidak adil,” katanya.

“Kalau pemerintah daerah ingin pelayanan publik lebih baik, saya pikir rekrutmen satgas dalan rangka pelayanan publik dan pendidikan juga pelayanan publik. Tentunya (honor) minimal harus disamakan. Kalau relawan bisa dibayar Rp 2 juta, kenapa GTT tidak?” kata Supriono.

Bupati Jember Faida membuka pendaftaran satuan tugas relawan, yakni Satgas Dhuafa, Satgas IKM (Industri Kecil Menengah), Satgas PKL (Pedagang Kaki Lima), Satgas Rumah Sehat, dan Kader Sanitasi.

Penerimaan berkas lamaran pada 2-13 September 2019. Setelah melalui sejumlah tahap, pelamar yang diterima akan diumumkan pada 30 September 2019.

Sebagaimana dilansir situs resmi Pemerintah Kabupaten Jember, Faida menjelaskan, satgas ini untuk menunjang program-program 22 Janji Kerja dan percepatan penyelesaian program-program untuk masyarakat.

“Kami minta kepada Pemkab kalau kita bicara kemanusiaan dan keadilan, tentunya ini saatnya pemerintah kabupaten memberikan rasa adil kepada warganya. Kita sesalkan tatkala (honor) GTT tetap Rp 450 ribu rata-rata, sementara PTT juga tidak dibayar dengan jelas, tahu-tahu ada rekrutmen satgas relawan yang akan dibayar kurang lebih Rp 2 juta. Ini jelas di samping melukai peraaan GTT, juga melukai rasa keadilan,” kata Supriono.

“Saya tahu bupati adalah pejuang kemanusiaan yang konon kabarnya pernah datang ke Wina (Austria) untuk piagam hak asasi. Inilah saatnya bupati memberikan rasa adil untuk seluruh warga Jember,” kata Supriono. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar