Pendidikan & Kesehatan

PGRI Desak DPRD Jember Lebih Berani

Jember (beritajatim.com) – Para guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak anggota DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, agar lebih berani memperjuangkan kesejahteraan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT).

“Saya mohon Dewan ke depan lebih berani. Mudah-mudahan ke depan Bapak-Bapak Dewan lebih gigih dan berani untuk menyatakan permasalahan kepada pemerintah,” kata Ketua PGRI Cabang Jenggawah Susiyono, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi D di gedung DPRD Jember, Kamis (15/8/2019).

Susiyono meminta agar DPRD Jember mengusulkan pembentukan koordinatir pendidikan di tingkat kecamatan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan, menyusul dihapuskannya unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan. Ia juga meminta agar ada anggaran yang memadai untuk honor GTT dan PTT dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Susiyono mengusulkan agar dana sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) atau dana APBD yang tak terserap bisa digunakan sebagian untuk meningkatan kesejahteraan GTT dan PTT di Jember. Terakhir pada 2018, silpa APBD mencapai Rp 700 miliar lebih. “Sesuai yang dikatakan bupati, itu uang dari rakyat dikembalikan ke rakyat. Apa salahnya kalau dialokasikan untuk saudara kita yang statusnya GTT dan PTT,” katanya.

Susiyono juga berharap agar kepala sekolah yang berstatus pelaksana tugas segera didefinitifkan. “Mohon segera diadakan perekrutan kepala sekolah dan segera diadakan pelatihan yang kami harap dianggarkan dari APBD,” jelasnya.

Rita, PTT dari salah satu sekolah, juga meminta agar parlemen memperjuangkan mereka. “Saya ajak teman-teman agar bersatu. Tapi mereka tidak berani, takut. Mereka ingin seperti GTT yang dapat surat penugasan,” katanya. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar