Pendidikan & Kesehatan

Petisi Dosen Swasta untuk Tunjangan Serdos

Pamekasan (beritajatim.com) – Persatuan Dosen Swasta di Madura, menggalang tanda tangan sebagai bentuk protes dan dituangkan melalui petisi yang ditujukan kepada Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia.

Petisi tersebut dilakukan dalam rangka menuntut pencairan tunjangan profesi Sertifikasi Dosen (Serdos) bagi para dosen penerima tunjangan di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Swasta, terlebih mereka belum mendapatkan hak sejak enam bulan terakhir, termasuk untuk periode pertama 2021.

“Kami bersama rekan-rekan seprofesi tentunya sangat berharap ada kejelasan kapan tunjangan kesejahteraan ini dicairkan, apalagi sudah lebih dari enam bulan kami tidak pernah menerima apa yang seharusnya menjadi hak kami,” kata salah satu dosen swasta, Moh Wardi, Senin (15/2/2021).

Selain itu pihaknya berharap agar pihak terkait lebih memperhatikan dan memikirkan nasib para dosen swasta dibandingkan dosen negeri, apalagi kalau dosen negeri sudah memiliki gaji pokok dan tentunya berbeda dengan dosen swasta yang hanya mengandalkan tunjangan.

“Seperti kita tahu, mayoritas dosen swasta hanya mangandalkan tunjangan berupa serdos. Apalagi ada beberapa Perguruan Tinggi yang memiliki kebijakan dosen lulus serdos tidak mendapatkan gaji pokok dari kampus, jika kondisi ini dibiarkan, tentunya sangat menyengsarakan nasib rekan-rekan dosen swasta,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Koordinator Persatuan Dosen Swasta Wilayah Madura, Zainullah yang menilai sudah semestinya petinggi Kemenag yang mulai dipimpin pejabat baru membuat gebrakan konkrit. Salah satunya dengan menyelesaikan beragam tugas yang belum diselesaikan, termasuk pencairan serdos bagi para dosen swasta.

“Semoga di bawah kepemimpinan Menteri Baru (Yaqut Cholil Qoumas) dapat mengembalikan marwah kementerian khususnya di mata para dosen swasta, di antaranya dengan segera mencairkan tunggakan tunjangan serdos dan tidak lagi saling lempar dengan kementerian lainnya,” jelasnya.

Baca Juga:

    Berdasar informasi yang dihimpun beritajatim.com, pencairan tunjangan serdos bagi para dosen swasta sementara terganjal akibat adanya saling lempar tanggungjawab antara Kemenag RI dan Kemenkeu RI. Di mana proses pencairan yang semestinya dilakukan Kemenag, justru tidak mendapatkan izin dari Kemenkeu RI.

    Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kopertais Wilayah IV Surabaya, Yunus Abubakar, dimana pencairan tunjangan serdos msih menunggu persetujuan dari Kemenkeu RI. “Akun anggaran tersisa berbeda dengan anggaran TP (Tunjangan Profesi). Karena akun berbeda, Kemenag menyampaikan permohonan persetujuan perubahan akun supaya dapat digunakan untuk pembayaran TP, namun hingga saat ini tidak memperoleh persetujuan,” jelasnya.

    “Oleh karena itu, sisa anggaran pada 2020 tidak bisa digunakan untuk pembayaran TP yang terutang. Memang logika anggaran negara sangat berbeda dengan anggaran lembaga private, apalagi anggaran TP yang disetujui Kemenkeu sejak awal memang kurang untuk semua Kopertais,” pungkasnya. [pin/kun]



    Apa Reaksi Anda?

    Komentar