Pendidikan & Kesehatan

Peserta UTBK Diminta Rapid Test, Pemkot Surabaya Diharap Fasilitasi

Surabaya (beritajatim.com) – UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) untuk masuk perguruan tinggi akan dimulai tanggal 5 Juli lusa. UTBK dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama diselenggarakan pada 5 hingga 14 Juli 2020, dan tahap kedua pada 20 hingga 29 Juli 2020.

Terbaru, Kamis (2/06/2020) Wali Kota Surabaya Tri Rusmaharini mengirimkan surat kepada Rektor Unair, Rektor ITS, Rektor Unesa dan Rektor UPN. Isinya adalah tentang pelaksanaan UTBK penerimaan mahasiswa baru jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) di Kota Surabaya.

Para calon mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Setiap tahapan kegiatan harus mengutamakan pencegahan penyebaran Covid-19.

2. Seluruh peserta UTBK dalam SBMPTN wajib menunjukkan uji Rapid Test dengan hasil non reaktif atau Swab Test dengan hasil negatif yang dikeluarkan selambat-lambatnya 14 hari sebelum mengikuti ujian kepada panitia.

3. Panitia wajib menyusun Protokol Kesehatan dalam setiap tahapankegiatan ujian dan diberlakukan secara konsisten.

4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada poin 3 (tiga) kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya.

Hal itu pun mendapatkan respon keras dari DPRD kota Surabaya. Ketua Fraksi Golkar Arif Fathoni dan juga wakil Ketua Fraksi PKB Mahfudz, geram dengan Surat yang dikeluarkan oleh Risma tersebut.

Menurut mereka, Risma seakan tidak memperhatikan keadaan ekonomi para peserta di tengah pandemi saat ini. apalagi banyak peserta atau orang tua peserta, yang tidak memiliki pemasukan cukup untuk melakukan rapid test atau bahkan Swab test secara mandiri.

Toni mengatakan, Sebelum mengeluarkan aturan seperti itu, pemerintah Kota Surabaya seharusnya melihat fakta di lapangan. tentang peredaran uang dan perputaran ekonomi warga Kota Surabaya. “Karena bagaimanapun juga, situasi ekonomi yang sedang tidak bagus seperti saat ini,” kata Toni.

Maka dari itu, Ia meminta Risma dan anak buahnya untuk memfasilitasi adanya rapid test dan swab test gratis, bagi calon mahasiswa yang ingin melakukan test UTBK-SBMPTN. Karena ini menyangkut dengan hak rakyat, dalam hal pendidikan dan kesehatan. “Mestinya kewajiban pemerintah memfasilitasi hal tersebut Mas. pemerintah harus hadir untuk hal yang bersifat pelayanan primer seperti rapid tes dan swab,” katanya.

Sementara itu, Mahfudz juga mengatakan hal yang sama. Risma harus turun tangan ketika rakyatnya kesusahan seperti ini. Apalagi, Risma dikenal sebagai Walikota yang paham atas kondisi rakyatnya.

Ia mengatakan, Pemkot tak perlu mengeluarkan peraturan baru untuk membantu rakyat. Namun langsung dengan perintah Walikota, untuk menyumbangkan alat test yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya. “Tidak perlu aturan baru. Cukup membantu atau menyumbang rapid tes nya saja, kan bisa. Ini bukan masalah penebusan dosa kesalahannya, tapi memang kewajiban pemerintah hadir untuk rakyatnya,” katanya. [ifw/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar