Pendidikan & Kesehatan

Pesantren Miliki Saham dalam Peletakan Dasar Kebangsaan

Dr Iksan Kamil Sahri (kopyah putih) didampingi Moderator Anis Billah, saat menyampaikan materi Ngaji Patreotisme di Program Pekan Ngaji 4 Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, Sabtu (12/1/2018).

Pamekasan (beritajatim.com) – Dunia pesantren memiliki saham maha penting dalam peletakan dasar kebangsaan sebagai bangsa Indonesia. apalagi saat ini ada beberapa pihak yang mulai mempertanyakan lagi hubungan antara Islam dan kebangsaan.

Hal tersebut disampaikan Dr Iksan Kamil Sahri saat mengisi Ngaji Patreotisme melalui tema ‘Membangun Semangat Kebangsaan dan Keislaman’ dalam rangka Pekan Ngaji 4 Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, Desa Panaan, Kecamatan Palengaan, Sabtu (12/1/2019) malam.

“Saat ini ada beberapa pihak (seperti ekstremis) yang mulai mempertanyakan lagi hubungan antara Islam dan kebangsaan kita, mereka ini lebih jauh menolak mengakui pemerintah Indonesia sebagai pemimpin yang sah dan menolak Indonesia sebagai negara damai (darussalam),” kata Dr Iksan Kamil Sahri.

Narasi negara damai vis a vis negara perang (darulharb) dijadikan sebagai pintu masuk untuk menuduh bahwa Indonesia adalah negara perang “Mereka yang berkata seperti ini memperoleh pemahaman dari orang-orang yang tidak mempunyai jalur intelektual keislaman di tanah air, serta dari media sosial yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya,” ungkapnya.

“Mereka ini rata-rata terdiri dari orang-orang yang mempunyai spirit keagamaan tinggi, tapi tidak punya latar belakang agama yang cukup. Keberadaan seperti ini kemudian disusupi oleh paham yang berasal dari tempat entah berantah yang menolak sistem negara bangsa yang sudah ada,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia juga dicap sebagai taghut dan semua staf pemerintah juga dianggap sebagai bagian dari taghut. Termasuk tentara juga bagian dari taghut. “Bahkan lebih jauh mereka berkata bahwa Pancasila adalah berhala, dan negara Indonesia adalah darulharb atau negara perang,” ungkapnya.

Sebagian mereka juga tidak berhenti di pemikiran dan agitasi, tapi juga menindak lanjuti dengan tindakan. “Di antaranya adalah pembangkangan terhadap pemerintah Indonesia, membunuh para petugas keamanan dan tentara Indonesia serta merampok bank karena menganggap bahwa merampok bank hukumnya sama dengan mengambil harta jarahan perang (ghanimah),” jelasnya.

“Bahkan mereka juga menganggap harta ‘curian’ juga dianggap sebagai harta sitaan (fai) dan mereka berani mengganggu bahkan membunuh orang non-muslim di Indonesia karena mereka menganggap bahwa non-muslim di Indonesia sebagai kafir harbi atau kafir yang boleh diperangi,” imbuhnya.

Menganggapi persoalan tersebut, umat Islam Indonesia, khususnya insan pesantren harus segera mengambil sikap dalam perspektif Islam. “Hal ini penting karena keterlibatan umat Islam dalam sejarah panjang perjuangan kemerdekaan Indonesia, termasuk jumlah populasinya yang menjadi mayoritas di negeri ini,” jelasnya.

Landasan teologi umat Islam dituangkan dalam QS An-Nisa’ Ayat 59, taat kepada Allah dan Rasulullah, serta ulil amri. “Allah dan Rasulullah sudah jelas, sekarang siapa ulil amri yang dimaksud dalam Alquran; ia adalah orang yang menjadi wali dalam banyak perkara, dengan bahasa lain yang berhak mengatur ketentuan dan kepentingan umat,” bebernya.

Benarkah pemerintah Indonesia itu bukan ulil amri, melainkan taghut seperti yang dituduhkan oleh sekelompok anak muda yang tiba-tiba muncul di dunia maya dan mulai berani unjuk diri di dunia nyata. “Maka coba kita telusuri lebih jauh tentang ulil amri tentang perkara ulil amri ini,” sambung Iksan.

“Pertama ulil amri berkaitan dengan kepentingan dunia dan akhirat umat, kedua orang yang dipasrahi kepentingan umat secara keseluruhan, ketiga disepakati umat itu sendiri. Namun para ulama membagi ulil amri ini menjadi dua, yakni berkaitan dengan perkara keagamaan, dalam konteks ini ulama adalah ulil amri. Sedangkan dalam konteks politik kekuasaan, pemerintah atau penguasa adalah ulil amri dalam hal tersebut,” lanjut Ikhsan.

“Akan tetapi sebagian ulama seperti Imam Jalaluddin al-Mahalli dalam Tafsir Jalalain menyatakan bahwa ulil amri itu adalah pemerintah sebuah negeri. Lalu apakah pemerintah Indonesia adalah ulil amri, maka jawabannya jelas; ya,” pungkasnya. [pin/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar