Pendidikan & Kesehatan

Permasalahan Guru Honorer Berkaitan dengan Aspek Regulasi dan HAM

Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) menerima beberapa pengaduan mengenai permasalahan guru honorer pada tahun 2018-2019. Di antaranya dari wilayah Nganjuk, Batam, Bekasi, Sulawesi Barat yang menyampaikan permasalahan terkait ketidakjelasan mekanisme pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kemudian persoalan lainnya terkait permintaan diangkat menjadi CPNS/CPNSD, kesenjangan pendapatan, tunjangan, dan perbedaan fasilitas yang diterima, permintaan kesamaan bentuk kesejahteraan, dan permasalahan pembayaran gaji.

“Sehubungan dengan adanya pengaduan yang disampaikan kepada Komnas HAM RI tersebut, kemudian Komnas HAM RI berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna Nomor 1/SP/I/2019 BulanJanuari tahun 2019 membentuk Tim Bentukan Sidang Paripurna Terkait Penanganan Kasus Guru Honorer guna menindaklanjuti pengaduan tersebut,” ujar Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Internal Munafrizal Manan, Selasa (24/11/2020).

Menurutnya, Tim ini dibentuk untuk melakukan pendalaman dan pengamatan pelaksanaan HAM atas permasalahan guru honorer tidak hanya berbasiskan kasus per kasus karena permasalahan guru honorer juga terjadi di banyak tempat di Indonesia. Permasalahan guru honorer sangat berkaitan dengan aspek regulasi dan aspek hak asasi manusia. Aspek regulasi sangat penting bagi guru honorer salah satunya sebagai payung hukum dengan tujuan jaminan atas keberadaan dari guru honorer dalam pemenuhan hak.

“Selain itu, aspek HAM sangat penting dalam melindungi, memenuhi, memajukan dan menghormati HAM,” tegas Manan yang juga Ketua Tim Penanganan Kasus Guru Honorer.

Dia juga mengatakan, aspek HAM atas permasalahan guru honorer ini terutama berkaitan dengan hak atas pekerjaan dan hak atas pendidikan. Pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab yang dibebankan oleh negara. Kegagalan dalam melaksanakan salah satu kewajiban merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM, baik yang tergolong dalam hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, budaya seperti halnya pemenuhan HAM terhadap guru honorer.

Dalam persoalan guru honorer dan non-guru honorer, Manan menyebut, ada beberapa poin penting yang menjadi hasil temuan. Pertama awal munculnya permasalahan guru honorer yaitu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi sampai saat ini belum juga selesai. Setelah dikeluarkannya PP tersebut tidak ada lagi pengangkatan guru honorer, adapun pengangkatan PNS dan P3K.

Kedua, dengan dikeluarkannya peraturan tersebut belum dapat menyelesaikan permasalahan tenaga honorer, kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya diterbitkan Surat Edaran Menpan Nomor 5 Tahun 2010 sebagai acuan melakukan pendataan ulang Tenaga Honorer.

“Hasil pendataan tersebut disampaikan ke BKN RI,” ujar Manan. [hen/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar